[POPULER MONEY] TikTok Janji Project S Tak Dilaksanakan di RI | Perintah MA untuk 7 Maskapai Terbukti Kartel Tiket Pesawat

4. 7 Maskapai Terbukti Kartel Tiket Pesawat, MA Perintahkan Lapor KPPU jika Akan Keluarkan Harga Tiket

Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan salinan putusan kasus dugaan kartel yang melibatkan tujuh maskapai penerbangan di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 tertanggal 13 Desember 2022 lalu. Sementara salinannya sudah dikirim ke pengadilan pengaju per 18 Juli 2023.

Dalam putusannya, MA memenangkan kasasi yang diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas dugaan kartel harga tiket pesawat oleh ketujuh maskapai, pada tiket pesawat kelas ekonomi sepanjang 2019 yang harganya naik pada "peak season", "long weekend" dan Hari Raya.

Tujuh maskapai tersebut yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Pada Selasa, 13 Desember 2022, MA mengabulkan permohonan KPPU untuk membatalkan putusan PN Jakarta Pusat yang terdaftar dengan nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst tersebut. Saat ini perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dan wajib dilaksanakan.

MA memerintahkan kepada 7 maskapai tersebut untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU sebelum mengambil setiap kebijakan pelaku usaha yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama 2 tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Selengkapnya klik di sini. 

5. Deputi Gubernur Senior Sempat Bingung Jumlah Kantor Perwakilan BI Lebih Banyak dari Provinsi di RI

Tahukah kamu, jumlah kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) lebih banyak dari jumlah provinsi di Indonesia? Bank sentral nasional tercatat memiliki 46 kantor perwakilan di Tanah Air, sementara di Indonesia sendiri terdapat 38 provinsi.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti pun mengaku sempat bingung dengan lebih banyaknya kantor perwakilan BI dibanding provinsi Indonesia.

Pasalnya, data itu menunjukan adanya dua kantor perwakilan BI di provinsi tertentu.

"Waktu awal saya masuk Bank Indonesia saya juga bingung kok kantor perwakilan BI ada 46 ya, kan provinsi cuma 34 (pada tahun 2019)," ujar dia, dalam Seminar Sejarah Bank Indonesia, di Museum BI, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Ternyata, lebih banyaknya jumlah kantor perwakilan dari provinsi berkaitan dengan sejarah BI. Tepatnya, ketika BI belum dinasionalisasi, dan masih menjadi bank swasta milik Hindia Belanda yakni De Javasche Bank (DJB).

Selengkapnya klik di sini.