Erick Thohir: Tidak Pernah Ada Pernyataan Pertalite Akan Dihapus...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, tidak pernah ada pernyataan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite akan dihapus pada tahun depan.

Erick mengatakan, PT Pertamina (Persero) akan fokus pada efisiensi penggunaan BBM jenis Pertalite.

"Tidak pernah ada statement Pertalite dihapuskan, tidak pernah ada loh, tetapi efisiensi penggunaan Pertalite," kata Erick saat ditemui di Gedung Galeri Koperasi dan UMKM, Tangerang Selatan, Kamis (7/9/2023).

Baca juga: Wamen BUMN: 70 Persen Penduduk ASEAN Tak Punya Rekening Bank, Digitalisasi Jadi Solusi

Erick mengatakan, efisiensi Pertalite tersebut untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran.

"Jangan orang mampu beli bensin subsidi itu kan enggak boleh, itulah kenapa kemarin Pertamax sempat ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Erick juga mengatakan, pemanfaatan BBM jenis baru yang dicampur dengan etanol perlu didukung terutama masyarakat kelas atas. Hal ini, kata dia, salah satu langkah untuk menekan polusi udara.

"Seperti di Brazil sekarang sudah ada campuran BBM dengan bio etanol karena itu bagus, di Brazil itu 67 persen mobil pakainbio etanol akhirnya udara biru, jadi kita harus dorong," ucap dia.

Baca juga: Pertalite Akan Dihapus pada 2024, Luhut: Nanti Kita Lakukan

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) tengah mengkaji untuk meningkatkan kadar oktan BBM subsidi dari RON 90 menjadi RON 92. Salah satu yang dipertimbangkan adalah mengganti Pertalite dengan produk baru bernama Pertamax Green 92 pada 2024.

Adapun Pertamax Green 92 merupakan hasil pencampuran Pertalite yang memiliki RON 90 dengan ethanol 7 persen (E7) sehingga terjadi peningkatan oktan menjadi RON 92.

Namun, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan, kajian yang dinamakan Program Langit Biru Tahap 2 tersebut masih dilakukan secara internal dan belum diputuskan.

"Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apa pun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut,” kata Nicke saat rapat dengan Komisi VII DPR RI, seperti dikutip dalam keterangan resminya, Kamis (31/8/2023).

Baca juga: Jokowi Sebut Belum Tahu Rencana Pertamina Hapus Pertalite

Ia bilang, usulan Program Langit Biru Tahap 2 ini nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan. Namun, jika nantinya usulan tersebut dapat dibahas dan menjadi program pemerintah, harga jual Pertamax Green 92 tentunya akan diatur oleh pemerintah.

"Tidak mungkin Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya," kata dia.

Menurut Nicke, kajian tersebut dilakukan untuk menghasilkan kualitas BBM yang lebih baik, karena bahan bakar dengan kadar oktan yang lebih tinggi akan semakin ramah lingkungan.

"Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik, sehingga untuk mesin juga lebih baik, sehingga emisi juga bisa menurun. Namun ini baru usulan sehingga tidak untuk menjadi perdebatan,” jelas Nicke.