Gelar BUNEX 2023, Kementan Perkuat Industri Kelapa Sawit sebagai Penunjang Ekonomi Indonesia

Adapun apresiasi yang diberikan SYL kepada Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) karena telah mengelola perkebunan melalui program Perkebunan Partisipatif (Pasti). Menurutnya, hal ini sebagai bentuk kolaborasi dalam membangun perkebunan.

Mentan SYL mengatakan, kolaborasi dengan sejumlah korporasi diperlukan untuk mempercepat pembangunan. Pembangunan tersebut harus mampu menyediakan bahan baku yang berkualitas dan berdaya saing.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Andi Nur Alam Syah mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan nilai tambah produk perkebunan untuk menyejahterakan para petani.

"Salah satu upaya meningkatkan nilai tambah adalah dengan menyediakan benih perkebunan yang unggul dan berkualitas melalui nursery komoditas perkebunan," jelas Andi.

Andi menyebutkan, produk hilirisasi yang dijalankan Ditjenbun, meliputi Kopi Java Preanger Lestari Mandiri di Bandung, Atar Aroma Atsiri di Purwakarta, Gula Aren Hariang di Lebak, Gula Kelapa di Purbalingga, Kelorina-Moringa Organis Indonesia di Blora, Kakao Kolut Madai di Kaloka Utara, dan Kopi Kopinta di Tana Toraja.

Baca juga: 3 Strategi Kementan Genjot Produksi dan Ekspor Produk Hortikultura

"Produk-produk tersebut sebagai wujud nyata kualitas perkebunan nonsawit berskala ekspor berdampak langsung terhadap petani. Pemerintah sedang fokus mendorong pekebun untuk menghasilkan produk membanggakan yang bernilai daya saing," kata Andi.

Setiap tahunnya, pemerintah meningkatkan kegiatan pelatihan, bimbingan teknologi dan bantuan alat pengolahan kepada kelompok tani (poktan).

"Pemerintah terus mendorong petani atau pekebun untuk menghasilkan produk yang bermutu agar terbentuk kelembagaan petani yang secara bertahap menjadi sebuah korporasi di sektor perkebunan. Oleh karenanya, kami terus memperkuat komoditas perkebunan, terutama pengembangan gula berbasis nontebu, seperti stevia, aren, lontar, dan kelapa sebagai naungan kakao," ujarnya.

Lebih lanjut, Andi menjelaskan, pemerintah terus berupaya mendukung pekebun lewat konsolidasi kemampuan petani. Pasalnya, produk lokal yang dihasilkan sudah capable sehingga inovasi teknologi ditingkatkan untuk memperkuat nilai tambah produk.

"Kami fokus memperbaiki tata kelola dari hulu ke hilir, seperti menjaga ketersediaan produk, menghilirisasi atsiri, dan mendorong diversifikasi produk sagu. Pada Bunex 2023, kami tunjukkan produk kakao kopi kelor yang perkembangannya sangat baik," pungkas Andi.

Baca juga: Kementan Upayakan Pemompaan Lahan Sawah di Soppeng, Sulsel yang Terdampak El Nino

Pada Bunex Expo 2023, digelar launching pabrik mini turunan minyak atsiri dan pabrik pupuk organik mandiri.

Adapun kegiatan lainnya, seperti Rembug Nasional Pekebunn, focus group discussion (FGD), talkshow, pameran usaha mikro kecil menengah (UMKM), business matching (forum investasi), Klinik Perkebunan, serta Taksi Alat dan Mesin Perkebunan (Titan).

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Edy Abdurrachman mengatakan, Bunex 2023 merupakan langkah untuk mempromosikan produk-produk perkebunan, termasuk turunan kelapa sawit.

Pemerintah pun berkolaborasi dengan BPDBPKS mengembangkan dan menggunakan dana perkebunan kelapa sawit.

Dana tersebut digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) perkebunan kelapa sawit serta meneliti, mempromosikan, dan meremajakan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.

Baca juga: Kembangkan Food Estate dan KSPP, Kementan Usulkan Anggaran Rp 2,56 Triliun

Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, hilirisasi, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel di industri kelapa sawit.

Adapun program yang dijalankan BPDPKS untuk realisasi pengembangan kelapa sawit dilaksanakan lewat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. Semuanya dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan petani.

BPDPKS telah berkontribusi sejak 2015 dengan memberikan total pendanaan sebesar Rp 8 triliun untuk memajukan kelapa sawit di Indonesia.

Sebagai informasi, pada 2023, BPDPKS berkolaborasi dengan Ditjenbun merencanakan target anggaran sebesar Rp 5,4 triliun untuk mendorong kemajuan kelapa sawit di Indonesia.