Ekonomika Pemilu 2024

KETIKA Indonesia bersiap menghadapi pesta demokrasi 2024, masyarakat dan dunia usaha di seluruh negeri memperhatikan potensi dampaknya, khususnya kelanjutan program ekonomi dan investasi.

Pertanyaannya, apakah perubahan pemimpin politik tersebut akan berdampak signifikan terhadap prospek bisnis dan investasi?

Memahami dampak pemilu ini penting bagi para pemimpin bisnis yang ingin menavigasi lingkungan politik yang terus berkembang dan memanfaatkan peluang sambil memitigasi potensi tantangan dalam pasar Indonesia yang dinamis.

Lanskap politik di Indonesia berada di titik puncak perubahan signifikan menjelang tahun 2024. Negara ini akan menyelenggarakan pemilu gabungan untuk pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk pertama kalinya pada tahun yang sama.

Pemilu yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024 akan mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota.

Apabila Pemilu Presiden terjadi putaran kedua, maka akan dijadwalkan pada Rabu, 26 Juni 2024.

Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024, untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota seluruh Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang berhasil menyelenggarakan lima pemilihan presiden langsung.

Rekam jejak ini cukup menunjukkan kemampuan Indonesia menjaga stabilitas politik dan sosial selama pemilu, serta meyakinkan investor mengenai keamanan dan keselamatan selama proses pemilu.

Warisan kebijakan

Meskipun pemerintah Indonesia masih optimistis terhadap iklim investasi pada 2024, investor mempertanyakan program para capres terhadap beberapa warisan kebijakan Presiden Joko Widodo, misalnya proyek-proyek strategis nasional dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Investasi yang tergolong proyek strategi nasional menjadi sorotan para capres mengenai beban yang harus ditanggung kedepannya.

Proyek yang menjadi sorotan adalah Kereta Api Cepat Bandung-Jakarta, MRT Jakarta, LRT Jabodetabek, Bandara Kertajaya, jalan Tol di luar Jawa dan lainnya.

Demikian juga mengenai program kontroversial “Hilirisasi” sektor pertambangan atau kemandirian pangan.

Pertanyaannya lebih kepada bagaimana beban-beban keuangan dan investasi proyek-proyek tersebut dapat ditanggulangi dan apakah akan menjadi beban fiskal di kemudian hari?

Proyek-proyek nasional yang besar nilai investasinya memang dibutuhkan, tetapi mahal, dan belum tentu feasible secara komersial. Belum lagi rawan dengan penyimpangan oleh para perencana dan pelaksananya.

Mengenai IKN, capres anggota koalisi berkuasa telah menegaskan untuk memasukkan proyek IKN ke dalam program pembangunan nasional jangka panjang untuk menjamin kelangsungan warisan ini.

Pembangunan IKN menelan biaya triliunan rupiah dari APBN, baik untuk pembangunan perkantoran dan infrastruktur publik. Belum tentu semua fasilitas utama dan pendukungnya diselesaikan dalam lima tahun. Efektivitas pemerintahannya dipertanyakan.

IKN juga dikatakan memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar dengan alokasi masing-masing hampir 434.000 megawatt dan 434 gigawatt, yang meliputi panas bumi, angin, surya, dan tenaga air. Namun sampai sekarang belum ada investor strategis yang mau berinvestasi di sana.

Strategi menangkap peluang

Mengingat pergantian kepemimpinan suatu negara dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor, dunia usaha harus mengambil beberapa langkah sebelum mengambil keputusan investasi apa pun selama periode pemilu.

Masa pemilu seringkali menghadirkan ketidakpastian bagi dunia usaha yang turut memengaruhi kemajuan investasi di dalam negeri.

Siklus tersebut terlihat pada pemilu-pemilu sebelumnya, seperti pemilu 2009, di mana investasi hanya tumbuh sebesar 3,3 persen dari 10 persen.

Hal sama juga terjadi pada pemilu 2014, di mana investasi tumbuh sebesar 4,6 persen dari 4,4 persen pada tahun sebelumnya.

Pada pemilu 2019, pertumbuhan investasi turun dari 7 persen menjadi 4,5 persen.

Meski ada potensi tantangan, pemerintah Indonesia optimistis investasi akan terus berlanjut di tahun politik 2024.

Pemerintah saat ini optimistis kemajuan investasi akan terus berlanjut pada pemilu 2024. Hal ini didorong kinerja perekonomian yang baik dan kebijakan makroekonomi yang konsisten dan predictable.

Dari sudut pandang ekonomi, besar kemungkinan terjadinya peningkatan konsumsi pada saat pemilu, karena melibatkan jutaan orang yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, seperti penjualan atribut kampanye, dan lain-lain.

Nilai tukar rupiah pun menguat, sementara negara lain dilanda depresiasi. Indonesia berada di peringkat keempat dalam 10 besar pasar IPO pada kuartal pertama 2023.

Program-program para capres masih belum membumi, khususnya menggali potensi pendanaan bagi negara, baik melalui APBN maupun dana masyarakat melalui sektor keuangan.

Potensi pendanaan akan datang apabila ada pertumbuhan ekonomi dan masuknya modal asing.