Menteri Bahlil: Warga Rempang Tak Tolak Investasi, Tapi Minta Syarat Ini Dipenuhi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, warga Rempang pada dasarnya tak menolak masuknya investasi ke wilayah mereka. Hanya saja, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pemerintah dan investor.

Hal itu berdasarkan hasil pertemuan Bahlil dengan tokoh masyarakat di Rempang, Garisman Ahmad. Bahlil mengaku melakukan pertemuan secara langsung untuk mendengar aspirasi warga Rempang.

"Saya datang ke kampung Rempang langsung, saya datang tidak membawa pejabat siapapun, termasuk pihak BP Batam. Saya datang dengan cara-cara di kampung dulu, ikut shalat maghrib di sana dan lanjut sampai jam 11 malam (berdiskusi dengan tokoh masyarakat)," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (2/10/2023).

Baca juga: Bahlil Sebut Banyak Pihak yang Ragukan Investasi China Rp 175 Triliun di Pulau Rempang

Bahlil pun membeberkan hasil diskusi yang dilakukan selama sekitar 3,5 jam tersebut, mulai dari warga yang tak menolak investasi, persoalan enggan direlokasi ke pulau lain, hingga keinginan pemakaman tetua untuk tetap dilestarikan.

"Pertama mereka tidak menolak investasi, mereka sampai mengatakan 'kiamat 5 kali pun Rempang ini enggak jalan kalau tidak ada investasi'. Jadi mereka welcome, saya bangga dan senang mendengar itu," kata dia.

Kendati begitu, warga Rempang meminta untuk dihargai sebagai pihak yang sudah tinggal di wilayah tersebut secara turun-temurun.

Mereka tak ingin di pindahkan ke Pulau Galang seperti yang direncanakan pemerintah, melainkan ingin tetap berada di kawasan Pulau Rempang. Lalu perpindahan pun dilakukan secara sukarala tanpa melibatkan aparat keamanan.

Baca juga: Soal Konflik di Rempang, Pemerintah Sebut Sempat Ada Miskomunikasi

Kemudian mereka meminta untuk diperjelas hak-hak yang akan mereka dapatkan ketika bersedia pindah dari tempat tinggal saat ini. Warga Rempang juga minta untuk dilibatkan dalam proyek pembangunan Rempang Eco-City.

"(Mereka minta) investasi ini jangan hanya rakyat yang jadi pekerja, tapi juga ikut bagian, jadi objek dan subjek investasi. Jadi mungkin mereka bisa menjadi pengusahanya, kontraktornya, suplier-nya," jelas Bahlil.

Selain itu, warga Rempang meminta pemindahan lokasi tempat tinggal mereka tak membuat mereka kehilangan mata pencaharian. Adapun mayoritas masyarakat Rempang bekerja sebagai nelayan.

"Mereka juga ingin untuk kuburan-kuburan kampung tua itu jangan diapa-apain. Itulah aspirasi malam itu," ungkapnya.

Baca juga: Kunjungi Pulau Rempang, Menko Airlangga: Pemerintah Menjamin Apa yang Sudah Dijanjikan

Terkait sejumlah permintaan itu, Bahlil mengaku menampung aspirasi tersebut. Sehingga, warga Rempang tidak akan direlokasi ke Pulau Galang, melainkan bergeser ke Kampung Tanjung Banon yang juga berlokasi di Pulau Rempang.

Tanjung Banon sendiri masih berada di wilayah laut yang sama dengan jarak sekitar dari 1 kilometer dari lokasi asal. Perpindahan pun diserahkan ke pihak warga Rempang untuk dilakukan secara sukarala namun tetap dengan tertib.

"Kita putuskan tidak ke Galang, kita ikuti aspirasi, kita geser ke kampung Tanjung Banon. Itu di laut yang sama, ini saya kira sekaligus menjawab tentang (aspirasi) mata pencaharian mereka (tidak ingin dihilangkan)," jelas Bahlil.

Dia juga memastikan pemerintah menjamin penggantian rumah warga sesuai dengan ketentuan. Sementara untuk pemakaman para tetua juga akan dibuat sebagai tempat untuk para warga berziarah.

"Untuk kuburan dato-dato atau tua-tua, tokoh-tokoh agama, itu jangan kita sentuh, bila perlu kita pagar, kita bikin gapura supaya orang bisa datang kalau jumatan mau yasinan atau ziarah saat bulan puasa," pungkasnya.