Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Taufan Teguh Akbari
Dosen

Pengamat dan praktisi kepemudaan, komunikasi, kepemimpinan & komunitas. Saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Rektor 3 IKB LSPR, Head of LSPR Leadership Centre, Chairman Millennial Berdaya Nusantara Foundation (Rumah Millennials), Pengurus Pusat Indonesia Forum & Konsultan SSS Communications.

Kepemimpinan Kementerian: Kunci Lompatan Kemajuan dan Tantangan Multigenerasi

Kompas.com - 03/11/2023, 08:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

REFORMASI birokrasi menjadi salah satu agenda penting dalam pemerintahan saat ini dan nanti. Alasan agenda ini dikedepankan agar sistem operasional negara menjadi lebih progresif, inovatif, partisipatif, dan kolaboratif.

Oleh karena itu, setiap aktor memiliki peran vital, khususnya pemimpin di kementerian. Saya yakin setiap lompatan kemajuan bangsa bisa dimulai dari cara dan tata kerja yang semakin relevan di setiap kementerian.

Mengapa peran pemimpin di kementerian penting? Karena kementerian merupakan pilar pelaksana visi presiden.

Artinya kinerja kementerian memegang peran penting untuk memastikan apakah visi pemerintahan saat ini tercapai atau tidak.

Hal ini karena kementerian yang merealisasikan visi pemerintah dengan membuat program-program tepat sasaran.

Setiap menteri memang memiliki tugas dan fungsi berbeda dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Namun, ada kesamaan di setiap kementerian, di mana pemimpin fokus untuk membuat dan melaksanakan kebijakan untuk rakyat Indonesia.

Agar kebijakan bisa dibuat dan dilaksanakan dengan baik, reformasi birokrasi perlu dilakukan. Kepemimpinan di kementerian memegang peran penting dalam memajukan bangsa Indonesia.

Kepemimpinan Kementerian: Definisi dan Karakter

Kepemimpinan kementerian merujuk pada peran dan tanggung jawab seorang individu yang memimpin atau mengelola suatu kementerian dalam pemerintahan negara.

Seorang pemimpin kementerian adalah pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas kebijakan, program, dan operasi kementerian tersebut.

Kepemimpinan kementerian melibatkan pengambilan keputusan strategis, pengelolaan sumber daya, dan penyelenggaraan tugas-tugas kementerian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pemimpin kementerian biasanya adalah seorang menteri atau kepala kementerian yang ditunjuk oleh kepala pemerintahan atau parlemen.

Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dijalankan dengan baik di dalam kementerian yang mereka pimpin, serta memastikan bahwa sumber daya dan anggaran kementerian digunakan secara efisien dan sesuai dengan prioritas nasional.

Kepemimpinan kementerian juga melibatkan kemampuan untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti lembaga pemerintah lainnya, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat umum, guna mencapai hasil optimal dalam bidang-bidang yang menjadi fokus kementerian tersebut, seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, pertahanan, dan sebagainya.

Kepemimpinan di dalam kementerian bisa dijalankan oleh siapapun yang ada di posisi struktural selama ia punya wewenang untuk menjalankan tugas-tugas kepemimpinan.

Presiden dan menteri sudah pasti menjadi aktor utama dalam kepemimpinan kementerian, begitu pula direktur jenderal, sekretaris jenderal, kepala biro, dan lain sebagainya.

Sosok yang menempati jabatan tersebut bisa memimpin anggotanya sesuai tupoksi dan cakupan kewenangannya.

Setiap pemimpin di kementerian memiliki gaya kepemimpinannya sendiri yang dipengaruhi pengalaman, perspektif, dan karakter. Perbedaan gaya kepemimpinan inilah yang memperkaya praktik kepemimpinan di kementerian.

Bicara gaya kepemimpinan, saya melihat ada dua gaya yang efektif, yaitu gaya transformatif dan servant leadership. Berdasarkan tugas kementerian, dua model kepemimpinan ini tepat untuk diterapkan di setiap kementerian saat ini.

Secara prinsip dan praksis, kepemimpinan transformatif telah menunjukkan dampaknya di organisasi.

Saya sempat riset bagaimana peran kepemimpinan dan komunikasi transformatif di Lembaga Sensor Film (LSF).

Hasil kajian ini menemukan bahwa pola kepemimpinan dan komunikasi yang transformatif dan partisipatif mengakselerasi inovasi dan menciptakan budaya kerja inklusif.

Sementara itu, kepemimpinan melayani efektif di lembaga publik menurut Tran & Truong (2021), kepemimpinan yang melayani meningkatkan motivasi para anggotanya untuk melakukan pelayanan publik.

Penelitian dari Vuong (2023) menguatkan penelitian sebelumnya, di mana kepemimpinan yang melayani secara signifikan berpengaruh positif pada peningkatan performa kerja dan memengaruhi sikap inovatif.

Kepemimpinan kementerian perlu memiliki tiga karakter. Pada 1983, The United States Army telah mengidentifikasikan tiga karakter fundamental dalam kepemimpinan.

Karakter pertama adalah mahir secara teknis. Pemimpin harus memahami seluruh pekerjaannya dan juga anggotanya.

Dalam konteks kementerian, pemimpin adalah orang yang sudah punya pengalaman berinteraksi dengan isu-isu yang ditangani oleh kementerian.

Pengalaman yang dimiliki membantu menciptakan pendekatan inovatif bersama dengan anggotanya.

Terlebih saat ini, tantangan-tantangan bangsa membutuhkan solusi yang out-of-the-box. Selain itu, kesukarelaan untuk co-create inovasi masih rendah, di mana menurut Deloitte 2023, masih ada 34 persen pemimpin yang belum siap menciptakan inovasi bersama.

Budaya co-create inovasi inilah yang saat ini diciptakan oleh banyak kementerian. Seperti misalnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang berkolaborasi dengan pihak Festival PestaPora menyajikan hiburan yang meraih bagi lintas generasi.

Ataupun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang bermitra dengan Pertamina untuk menguatkan industri hotel.

Karakter kedua, yaitu membuat keputusan yang masuk akal dan tepat waktu. Artinya, kepemimpinan kementerian menggunakan segala kemampuannya untuk menemukan solusi dari tantangan yang ada.

Namun demikian, memutuskan sesuatu secara tepat waktu dan rasional bukanlah hal yang mudah.

Pemimpin membutuhkan beberapa kemampuan seperti kreativitas dan adaptivitas. Dalam bisnis, misalnya, 1.015 eksekutif yang di survei oleh Deloitte tahun 2023, mengakui bahwa kreativitas dalam konteks menggunakan pemikiran inovatif untuk membentuk sistem, mengubah tantangan menjadi kesempatan, dan kolaborasi antaranggota berkontribusi terhadap pertumbuhan organisasi.

Karakter ketiga adalah menggunakan seluruh kapabilitas yang dimiliki organisasi. Hal ini memang harus dilakukan oleh para menteri untuk meraih target-target pembangunan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Terlebih, Indonesia saat ini ada di masa pembangunan yang masif untuk kelancaran ekonomi.

Oleh karena itu, pemimpin harus menemukan beragam cara untuk menginspirasi anggotanya agar bisa meraih target-target yang ditetapkan.

Terlebih, menurut Boyden 2023, dua kemampuan terpenting bagi pemimpin adalah menginspirasi tim (38 persen) dan mendorong perubahan (34 persen).

Dari gaya dan karakter kepemimpinan di atas, kepemimpinan kementerian lebih kepada bagaimana ia konsisten meningkatkan kapasitas anggotanya agar bisa melayani kepentingan rakyat melalui pendekatan transformatif.

Kepemimpinan kementerian harus terus berinovasi dalam hal menguatkan tata kelola organisasi maupun pembuatan kebijakan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com