Menyoal "Contract Farming" Solusi Pengganti "Food Estate" ala Anies Baswedan

KONSEP calon presiden (capres) nomor urut satu dalam kontestasi Pemililihan Presiden 2024, Anies R Baswedan memang menunjukkan antitesa kebijakan dan program Presiden Joko Widodo.

Salah satu kebijakan yang dikritik dan ditolak oleh Anies adalah program “food estate” atau lumbung pangan sebagai salah satu program ekstensifikasi penambahan luas baku sawah dan tanaman pangan laiinya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Konsep “Contract Farming” disebut Anies sebagai solusi pengganti “Food Estae”. Dalam Youtube yang diunggah Kompas TV, di Jakarta (25 November 2023) Anies menjelaskan:

Wilayah pertanian kita tersebar di seluruh Indonesia. Petani-petani kita sudah melakukan kegiatan pertanian lintas generasi. Mereka tidak boleh ditinggalkan, justru kita harus hadir melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian mereka. Karena itu, pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan yang selama ini dilakukan di Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (di era Anies sebagai Gubernur), membuat kontrak dengan gabungan kelompok tani (gapoktan) di berbagai wilayah yang mempunyai lahan pertanian.

Lalu para petani yang bergabung dengan gapoktan dan koperasi-koperasi petani memiliki kepastian bahwa kami akan membeli hasil pertanian mereka selama lima tahun dengan ada kesepakatan range harganya.

Bagi kami ada kepastian supply, sementara bagi para petani ada kepastian yang akan dibeli.

Pemprov DKI Jakarta bukan membeli lahan besar, lalu membuat “food estate” di DKI Jakarta, justru mengajak petani-petani yang ada untuk diperkuat.

Apa yang terjadi ketika mereka mempunyai contract farming, mereka bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian, mereka melakukan produksi pertanian secara kolektif.

Karena mereka mempunyai kepastian siapa yang membeli hasil taninya. Jadi kami melihat petani-petani di Indonesia, harus dibantu untuk berdaya, bukan ditinggalkan dan membangun setra pertanian baru (ekstensifikasi dan “food estate”) yang mengerjakan korporasi dari Jakarta, sementara petani di seluruh Indonesia tidak mendapatkan fokus perhatian.

Kami ingin seluruh petani Indonesia mendapatkan perhatian, koperasi petani diperkuat, contract farming dikerjakan sehingga mempunyai kepastian pembeli dan pemerintah membantu para petani tradisional mengalami modernisasi dan efisiensi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Secara profesional, saya mencoba mengurai dan menganalisis konsep pertanian pangan yang disodorkan Anies tersebut dengan teori ilmu pertanian yang pernah saya pelajari di IPB, dikaitkan dengan peningkatan produksi pangan, khususnya beras/gabah untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional dalam perspektif ketahanan pangan dan swasembada pangan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan petani, berikut kendala dan masalah pertanian pangan yang dihadapi Indonesia sekarang ini.

Pertanian pangan Indonesia

Dalam teori ilmu pertanian lama telah dikembangkan adagium yang diperkenalkan oleh ilmuwan Inggris, yakni Thomas Malthus yang menyebut bahwa kebutuhan pangan bagi manusia berkembang sesuai dengan deret hitung, sedangkan pertambahan penduduk berkembang sesuai dengan deret ukur.

Presiden Soeharto pernah mendapatkan penghargaan yang sama dari FAO tahun 1984 di Roma Italia. Pada saat itu jumlah penduduk Indonesia baru mencapai 135 juta jiwa.

Setelah 38 tahun (2022) kemudian, di era reformasi menyusul Presiden Joko Widodo mendapatkan penghargaan yang bergengsi ini.

IRRI menilai, Indonesia mencapai swasembada karena mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok domestik, dalam hal ini beras, lebih dari 90 persen.

Jumlah penduduk Indonesia pada 2022, telah mencapai dua kali lipat lebih dibanding 1984. Menurut hasil sensus terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, jumlah penduduk Indonesia berada pada angka 270,20 juta jiwa.

Kerja keras dan jerih payah Presiden Jokowi untuk membenahi sektor pertanian dengan membangun banyak infrastruktur pertanian (bendungan, embung, saluran irigasi) dari sejak awal pemerintahannya (2014 hingga 2022) nampaknya membuahkan hasil yang sangat baik.

Namun, swasembada beras yang membanggakan ini hanya berlangsung sesaat dan bersifat semu; karena memasuki 2023 badai krisis iklim dengan munculnya kembali fenomena El Nino pada 2023, suhu rata-rata global tahun ini melebihi rata-rata global pada 2022.

Sinyal lebih panasnya suhu pada saat ini terlihat dari serangkaian gelombang panas pada 2023. Krisis iklim sedikit banyak akan menggangu ketahanan pangan Indonesia, di tengah mahalnya harga pangan global.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (waktu itu) menyebut bahwa El Nino tahun ini bisa menekan produksi pertanian nasional.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, kekeringan lahan pertanian akibat fenomena El Nino ekstrem tahun ini bisa mencapai 560.000-570.000 hektare. Padahal, ketika El Nino lemah hanya sekitar 200.000 hektare.

El Nino berpotensi meningkatkan kebakaran lahan pertanian, gagal panen dan serangan hama penyakit tanaman. Produktivitas hasil pertanian diperkirakan turun 15-20 persen.

Data Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik, realisasi produksi beras sepanjang Januari-April 2023 mencapai 12,91 juta ton, turun 5,83 persen ketimbang periode sama tahun lalu mencapai 13,71 juta ton.

Masalah lain yang mengganggu produksi padi adalah kelangkaan pupuk. Padahal, pupuk merupakan salah satu faktor utama di samping pengairan yang membuat produksi padi di Ngawi mampu mencapai hasil fantastis, yakni 10,5 ton per hektare.

Menurut Presiden, kebutuhan pupuk Indonesia untuk jenis NPK, yang dibutuhkan untuk peningkatan produksi bulir padi, sebesar 13 juta ton per tahun. Sementara pabrik-pabrik pupuk di Indonesia baru mampu berproduksi NPK maksimal 3,5 juta ton.

Sisanya, pupuk dari impor sebesar 6,3 juta ton, sehingga terdapat kekosongan/kekurangan jumlah pupuk secara nasional sebesar 3,2 juta ton.

Masalahnya, pupuk impor sebesar 6,3 juta ton sebagian besar didatangkan dari Rusia dan Ukraina yang saat ini sedang berperang. Dengan demikian, proses importasi pupuk ke Indonesia akan terganggu.

Pupuk impor harganya semakin mahal dan harganya mencapai tiga kali lipat dibandingkan dengan harga normal.

Pupuk merupakan salah satu unsur yang menjamin produktivitas tanaman padi yang selama ini telah mencapai puncaknya seperti di Ngawi tidak menjadi turun.

Dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), pupuk yang dibutuhkan petani secara nasional di atas 20 juta ton. Sementara itu, kemampuan pemerintah berdasarkan anggaran yang disediakan APBN, setiap tahun hanya bisa membeli pupuk bersubsidi sebesar 8-9 juta ton saja.

Persoalan lain yang juga krusial adalah luas lahan baku sawah yang makin menyusut. Meskipun lahan pertaniannya yang dapat diolah seluas 55 juta hektare, namun luas lahan baku sawah hanya sekitar 7,46 juta hektare pada 2019.

Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB menyebut, meski ada program perluasan sawah dan food estate, luas lahan baku sawah tetap menyusut.

Pada 2013, luas lahan baku sawah 8,13 juta hektare, empat tahun kemudian menjadi 7,75 juta hektare. Luas ini terus menyusut menjadi 7,11 juta hektare pada 2018 dan terakhir 7,46 juta hektare pada 2019.

Untuk mempertahankan swasembada beras, luas baku sawah 7,46 juta hektare harus tetap dipertahankan oleh pemerintah bagaimanapun caranya.

Masalah SDM petani baik dari segi kuantitas dan kualitas juga tak kalah peliknya. Dari mulai regenerasi petani tua ke yang muda kurang berjalan dengan baik, kualitas SDM petani yang ada sekarang rata-rata berpendidikan SLTA kebawah, hingga jumlah petani yang menurun setiap tahunnya karena kurang minatnya generasi muda yang ingin jadi petani.

Oleh karena itu, wajar apabila program estate yang digagas oleh pemerintah dikerjakan oleh korporasi karena jumlah petani yang ada khususnya di luar Jawa sangat terbatas.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sawah

Untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan terutama padi/beras, hanya ada 2 (dua) cara yang dapat ditempuh pemerintah, yakni melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sawah.

Intensifikasi sawah yang dimaksud adalah meningkatkan produksi sawah baku yang ada seoptimal mungkin dengan teknologi, pemupukan, dan pengairan yang cukup.

Sejak pemerintahan Jokowi (2014 hingga 2022), salah satu infrastruktur yang dibangun di bidang pertanian.

Tercatat, 29 bendungan sudah diresmikan dan tahun ini akan selesai lagi 38 bendungan dengan target sampai 2024 lebih dari 61 bendungan.

Membangun 4500 embung, 1,1 juta km jaringan irigasi dan pemanfaatan varietas unggul padi selama tujuh tahun terakhir.

Infrastruktur pertanian berupa bendungan dan jaringan irigasi membuka peluang intensifikasi luas baku lahan sawah yang tadinya panen sekali dalam setahun menjadi tiga kali dalam setahun.

Di samping itu juga dapat memperluas pencetakan sawah baru (ekstensifikasi) sepanjang dapat dijangkau oleh sarana jaringan irigasi yang baru dibangun.

Sayangnya, intensifikasi sawah yang telah dilakukan sejak era orde baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, nampaknya sudah mencapai pucak kejenuhan.

Dalam diskusi membahas dampak El Nino pada produksi beras oleh Perhimpunan Agronomi Indonesia pada Juli 2023 di Bogor, Jawa Barat, terungkap surplus beras Indonesia terus menurun.

Data yang disampaikan Direktur Serealia Kementan M. Ismail Wahab memperlihatkan, pada 2018 ada surplus beras 4,37 juta ton, lalu pada 2022 surplus hanya 1,34 juta ton.

Data juga menunjukkan rata-rata produktivitas padi stagnan hanya di kisaran 5 ton per hektare.

Produktivitas yang stagnan berhadapan dengan kenaikan jumlah penduduk, konsumsi beras yang masih tinggi, dan konversi lahan sawah produktif untuk perutukan nonpangan.

Sementara itu, kegiatan ekstensifikasi sawah dimaksudkan untuk menambah luas sawah baku yang ada maupun budidaya padi lahan kering melalui ekstensifikasi yang memang dimungkinkan melalui pencetakan sawah baru, food estate, maupun program lainnya.

Food Estate sebagai lumbung pangan telah dibangun di Kalteng, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan ditargetkan untuk menambah produksi beras dari luas baku sawah yang telah dilakukan intensifikasi terutama di P. Jawa.

Dalam Rancangan APBN 2024, pemerintah mencatumkan target ketahanan pangan di bidang pertanian di antaranya adalah ketersediaan beras nasional menjadi 46,84 juta ton.

Pemerintah juga menargetkan lumbung pangan (food estate) seluas 61.400 hektare terbangun di Kalimantan Tengah. Selain itu produksi padi di Kalteng, Sumatera Selatan, Papua Selatan juga ditargetkan sebanyak 5,06 juta ton.

"Food Estate Vs Contract Farming"

Dalam konteks tata kelola pertanian tanaman pangan, khususnya padi, yang panjang dari aspek hulu (on farm) dan hilir (off farm) sangatlah penting.

Food estate sebagi salah satu kegiatan ekstensifikasi sawah adalah kegiatan hulu yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja.

Food estate sebagi lumbung pangan dikerjakan secara modern dengan sentuhan teknologi, pemupukan dan pengairan yang cukup dengan luasan yang cukup memadai.

Sementara contract farming adalah kegiatan hilir untuk memperbaiki tata kelola rantai pemasaran produksi padi.

Persoalan ketahanan pangan dan swasembada beras tidak mungkin hanya diselesaikan hanya memperbaiki tata kelola di hilirnya.

Ketahanan pangan dan swasembada beras hanya dapat diselesaikan di tataran hulu (on farm) dengan meningkatkan produksi padi dari tahun ketahun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sawah (salah satunya adalah food estate).

Memang untuk saat ini, meskipun hasil dari food estate di Kalteng belum optimal; namun dari pengalaman lapangan di Provinsi Kalteng, dari target luas penanaman padi di food estate Dadahup, Kapuas pada Februari ini 1.020 hektare (ha) dan kondisi sekarang yang tertanami 200 ha dengan perkiraan produksi di atas 4 ton.

Menurut Menteri Pertanian, penambahan luas lahan untuk mencapai hasil maksimal dalam pengembangan program food estate membutuhkan waktu yang cukup lama.

Sementara itu, contract farming hanya mengurusi masalah tata kelola pemasaran padi/beras, yang selama ini diurus oleh Bulog, para pedagang pengepul ataupun tengkulak padi/beras dilapangan.

Kesimpulannya contract farming bukan solusi untuk ketahanan pangan dan swasembada beras dan tidak bisa menafikan adanya program food estate.