Langganan Kompas.id
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Rilis Aturan Baru Pengurangan PBB untuk Pengusaha

Kompas.com - 18/12/2023, 13:16 WIB
Rully R. Ramli,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

Ilustrasi pajak. Dok. Freepik Ilustrasi pajak.
Untuk kategori pengurangan PBB terhadap kondisi tertentu dapat dilakukan 3 bulan sejak diterima surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), 1 bulan sejak diterima surat ketetapan pajak (SKP) PBB, atau 1 bulan sejak SK Pembetulan atas SPPT/SKP PBB diterima.

Sementara untuk kategori pengurangan PBB terhadap objek pajak yang terkena bencana dapat diajukan pada tahun terjadinya bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Lewat aturan baru, Direktorat Jenderal Pajak menambah saluran pengajuan pengurangan PBB. Kini, selain langsung dan melalui jasa ekspedisi, pengajuan pengurangan PBB dapat dilakukan secara elektronik.

Baca juga: Cara Bayar PBB Online lewat Aplikasi LinkAja

"Pemberian pengurangan PBB merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi WP yang mengalami kesulitan melunasi kewajiban PBB," ucap Dwi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
1
2
Show All

Tag

#
Lihat Money Selengkapnya
Video rekomendasi
Video lainnya
 
Pilihan Untukmu

Lihat Semua


Rekomendasi untuk anda
WHATS NEW
Ketika Pajak Warisan Jadi Polemik di India
Ketika Pajak Warisan Jadi Polemik di...
WHATS NEW
Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta
Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli...
WHATS NEW
PGN Suplai Gas Bumi untuk Smelter Tembaga Freeport
PGN Suplai Gas Bumi untuk Smelter...
WHATS NEW
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan IKN Capai 80,82 Persen
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan IKN Capai...
WHATS NEW
Ada Bansos dan Pemilu, Konsumsi Pemerintah Tumbuh Pesat ke Level Tertinggi Sejak 2006
Ada Bansos dan Pemilu, Konsumsi Pemerintah...
EARN SMART
Biasakan 3 Hal Ini untuk Membangun Kekayaan
Biasakan 3 Hal Ini untuk Membangun...
WHATS NEW
Kunjungi IKN, Luhut Optimistis Pembangunan Capai 80 Persen pada Agustus 2024
Kunjungi IKN, Luhut Optimistis Pembangunan Capai...
WHATS NEW
Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang
Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan...

Terkini Lainnya

PTBA Bakal Tebar Dividen Rp 4,6 Triliun dari Laba Bersih 2023

PTBA Bakal Tebar Dividen Rp 4,6 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
08/05/2024, 16:46 WIB
Bos BI: Kenaikan Suku Bunga Berhasil Menarik Modal Asing ke Pasar Keuangan RI

Bos BI: Kenaikan Suku Bunga Berhasil Menarik Modal Asing ke Pasar Keuangan RI

Whats New
08/05/2024, 16:39 WIB
Saat Persoalan Keuangan Indofarma Bakal Berujung Pelaporan ke Kejagung

Saat Persoalan Keuangan Indofarma Bakal Berujung Pelaporan ke Kejagung

Whats New
08/05/2024, 16:10 WIB
Luhut Perkirakan Pembangunan Bandara VVIP IKN Rampung Tahun Depan

Luhut Perkirakan Pembangunan Bandara VVIP IKN Rampung Tahun Depan

Whats New
08/05/2024, 16:09 WIB
5 Hal di CV yang Bikin Kandidat Tampak Lemah di Mata HRD, Apa Saja?

5 Hal di CV yang Bikin Kandidat Tampak Lemah di Mata HRD, Apa Saja?

Work Smart
08/05/2024, 15:55 WIB
Cegah Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU Tingkatkan Kerja Sama dengan Bea Cukai

Cegah Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU Tingkatkan Kerja Sama dengan Bea Cukai

Whats New
08/05/2024, 15:43 WIB
Pelepasan Lampion Waisak, InJourney Targetkan 50.000 Pengunjung di Candi Borobudur

Pelepasan Lampion Waisak, InJourney Targetkan 50.000 Pengunjung di Candi Borobudur

Whats New
08/05/2024, 15:40 WIB
Didukung Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Masih Menjanjikan

Didukung Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Masih Menjanjikan

Whats New
08/05/2024, 15:20 WIB
Bangun Smelter Nikel Berkapasitas 7,5 Ton, MMP Targetkan Selesai dalam 15 Bulan

Bangun Smelter Nikel Berkapasitas 7,5 Ton, MMP Targetkan Selesai dalam 15 Bulan

Whats New
08/05/2024, 15:06 WIB
Gelar RUPS, Antam Umumkan Direksi Baru

Gelar RUPS, Antam Umumkan Direksi Baru

Whats New
08/05/2024, 15:06 WIB
Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Whats New
08/05/2024, 14:24 WIB
Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Whats New
08/05/2024, 14:17 WIB
Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Whats New
08/05/2024, 14:10 WIB
Emiten Penyedia Infrastruktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Emiten Penyedia Infrastruktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Whats New
08/05/2024, 14:05 WIB
InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

Whats New
08/05/2024, 13:50 WIB
1
2
3
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Lihat semua

Terpopuler

1

BRI Bakal Ambil Langkah Hukum soal Konten Ajakan Tarik Uang dari Bank

Dibaca 10.685 kali
2

Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

Dibaca 5.791 kali
3

Pengusaha Ritel Minta Penjualan Elpiji di Warung Madura Diperketat

Dibaca 4.879 kali
4

Wamen BUMN: Emas Bukan Aset "Sunset"

Dibaca 3.849 kali
5

Peleburan 7 BUMN Karya Ditargetkan Rampung September 2024

Dibaca 3.248 kali
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Now Trending

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Menyoal Perubahan Status Kewarganegaraan Marliah yang Tiba-tiba Jadi WN Malaysia

Menyoal Perubahan Status Kewarganegaraan Marliah yang Tiba-tiba Jadi WN Malaysia

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Cerita Eks Taruna STIP: Lika-liku Perpeloncoan Tingkat Satu yang Harus Siap Terima Pukulan dan Sabetan Senior

Cerita Eks Taruna STIP: Lika-liku Perpeloncoan Tingkat Satu yang Harus Siap Terima Pukulan dan Sabetan Senior

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mungkin Anda melewatkan ini

Hindari, Ini 7 Kesalahan dalam Mencari Pekerjaan

Hindari, Ini 7 Kesalahan dalam Mencari Pekerjaan

4 Saham Blue Chip Murah untuk

4 Saham Blue Chip Murah untuk "Window Dressing", Ada ASII dan TLKM

Tiket Terjual 44 Persen, Ini Tanggal Arus Puncak Penumpang Kereta Api dan KA Favorit Selama Nataru

Tiket Terjual 44 Persen, Ini Tanggal Arus Puncak Penumpang Kereta Api dan KA Favorit Selama Nataru

Cara Mengurus Paspor Masa Berlaku 10 Tahun dan Syaratnya

Cara Mengurus Paspor Masa Berlaku 10 Tahun dan Syaratnya

Dari Modal Rp 50 Juta, Kini Bloomery Patisserie Miliki 7 Cabang di Kota Besar

Dari Modal Rp 50 Juta, Kini Bloomery Patisserie Miliki 7 Cabang di Kota Besar

Close Ads
Penghargaan dan sertifikat:
WOW Brand Indonesia 2019
Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News
International Fact-Checking Network
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan Email
Kanal
Network

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Facebook X Whatsapp Line Telegram Copy Link
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
Dengan login, kamu menyetujui Kebijakan Data Pribadi