Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER MONEY] William Tanuwijaya Kembali Jual Saham GOTO | Komposisi Utang Pemerintah, yang Tembus Rp 8.000 Triliun

Kompas.com - 21/12/2023, 05:00 WIB
Aprillia Ika

Penulis

1. William Tanuwijaya Kembali Jual Saham GOTO Senilai Rp 70,1 Miliar

Komisaris PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) William Tanuwijaya kembali menjual saham GOTO miliknya pada Senin (18/12/2023) lalu sebesar Rp 70,1 miliar. Mengutip Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) tujuan penjualan saham GOTO oleh William adalah untuk Pembayaran Fasilitas Kredit / Credit Facility Payment.

Adapun nilai penjualan saham William setara dengan 0,06 persen dari kepemilikan saham William di GOTO, dengan harga Rp 91,7 per saham. Adapun jumlah saham GOTO yang dimiliki William sebesar sebelum melakukan transaksi sebesar 20,6 miliar lembar.

Jumlah tersebut setara dengan 1,72 persen kepemilikan William pada saham GOTO. Jumlah tersebut, terdiri dari saham seri A yang sebesar 7,2 miliar lembar saham dan saham seri B sebanyak, 12,5 miliar lembar saham.

Sehingga total kepemilikan saham William setelah transaksi sebesar sebesar 19,8 miliar lembar saham saham seri A dan seri B atau setara dengan 1,66 persen dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Selengkapnya klik di sini.

2. Kemenhub Temukan 3 Maskapai Langgar Batas Atas Tarif Pesawat

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menemukan tiga maskapai penerbangan melanggar ketentuan menjual tiket dengan harga di atas ambang batas pada momentum Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

“Sementara saya harus lihat datanya lagi tapi memang sebelum Nataru sudah ada khususnya di Indonesia timur. Adalah dua, tiga maskapai,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dikutip dari Antara, Rabu (20/12/2023).

Kendati tidak mau menyebutkan nama maskapai yang melanggar aturan tersebut, Adita mengungkapkan pelanggaran penjualan tiket dengan harga melebih batas atas cenderung terjadi pada rute yang hanya dikendalikan atau dioperasikan oleh satu maskapai.

Mengenai harga tiket transportasi terutama pesawat yang memiliki tren kenaikan jelang libur Natal dan Tahun Baru, Adita menilai hal itu masih dalam tahap kewajaran mengingat ada lonjakan permintaan.

Selengkapnya klik di sini.

3. Erick Thohir Beberkan Rencana Gabungkan Bank Muamalat dan BTN Syariah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana menjadikan Bank Muamalat dan BTN Syariah sebagai bank syariah besar di Indonesia.

"Kita diskusi dengan BPKH, Menteri Agama, mungkin enggak kita bersinergi dengan Bank Muamalat dengan BTN Syariah untuk menjadikan alternatif bank syariah yang besar," ujar Erick dikutip dari Antara, Rabu (20/12/2023).

Erick mengatakan, penggabungan Bank Muamalat dan BTN Syariah diharapkan bisa masuk 16 besar bank syariah dunia bahkan bisa menyaingi Bank Syariah Indonesia (BSI).

BSI sendiri saat ini menempati posisi kelima dalam bank syariah terbesar di dunia, di mana sebelumnya berada pada urutan ketujuh.

Lebih lanjut, menurut Erick, saat ini finansial syariah menjadi bisnis perbankan yang menarik. "Finansial syariah menarik pada saat ini. Sedang dalam proses pembicaraan, kalau lancar Maret 2024 bisa," kata Erick.

Selengkapnya klik di sini.

4. Melihat Komposisi Utang Pemerintah yang Tembus Rp 8.000 Triliun

Posisi pembiayaan atau utang pemerintah kembali meningkat hingga akhir November lalu. Tercatat nilai utang pemerintah teleh menembus level Rp 8.000 triliun. Berdasarkan data dokumen APBN KiTa edisi Desember 2023, posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.041,01 triliun sampai dengan 30 November 2023.

Nilai itu meningkat sekitar Rp 90,49 triliun dari posisi bulan sebelumnya sebesar Rp 7.950,52 triliun. Dengan perkembangan tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) RI turut terkerek.

Tercatat rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,11 persen, naik dari bulan sebelumnya sebesar 37,68 persen. Meskipun meningkat, realisasi rasio utang terhadap PDB juga masih di bawah dari batas rasio utang dan target strategi pengelolaan utang jangka menengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 batas rasio utang sebesar 60 persen, sementara mengacu Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah periode 2023-2026 targetnya adalah 40 persen. Jika melihat komposisinya, utang pemerintah didominasi oleh surat berharga negara (SBN) dengan denominasi rupiah.

Tercatat nilai utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.124,98 triliun, atau setara 88,61 persen dari total utang pemerintah.

Selengkapnya klik di sini.

5. Jelang Debat Cawapres, 3 Isu Penting Ini Harus Jadi Perhatian Kandidat

Ekonom memproyeksikan sekurang-kurangnya terdapat tiga topik penting yang harus dibahas calon wakil presiden dalam debat mendatang. Adapun debat cawapres atau debat kedua akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (22/12/2023) dengan tema ekonomi.

Ekonom sekaligus Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menuturkan, pada dasarnya semua masalah ekonomi mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga penyerapan tenaga kerja adalah isu yang penting dibahas dalam debat.

Namun begitu, ia mengungkapkan ada tiga isu utama yang penting dibahas dalam debat Jumat besok.

"Pertama, penyerapan tenaga kerja yang saat ini paling banyak di sektor informal," kata dia kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2023).

Menurut dia, hal itu membuat kesejahteraan pekerja Indonesia belum bisa membaik. Di sisi lain, perlindungan sosial dan ekonomi pekerja informasi juga masih sangat minim.

Selengkapnya klik di sini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com