Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER MONEY] Lahan Dipakai untuk Tiang Listrik PLN, Bisakah Minta Ganti Rugi? | Prabowo Urusi Proyek Tanggul Laut

Kompas.com - 13/01/2024, 06:00 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

1. Lahan Dipakai untuk Tiang Listrik PLN, Bisakah Minta Ganti Rugi?

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, PT PLN (Persero) lazim menggunakan tanah milik warga untuk membangun infrastruktur jaringan listrik.

Sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN berhak untuk menggunakan tanah untuk membangun tiang, memasang kabel melintas di atas tanah, atau menanam kabel di bawah tanah, guna mendukung usaha penyediaan listrik.

Tidak sedikit tiang-tiang listrik PLN sudah dibangun sejak puluhan tahun silam, saat pemerintah genjar melakukan elektrifikasi di berbagai pelosok pedesaan di era Presiden Soeharto.

Selengkapnya, silakan klik di sini.

Ilustrasi pinjaman online atau pinjol. SHUTTERSTOCK/HARIPRASETYO Ilustrasi pinjaman online atau pinjol.

2. Penyebab Jumlah Utang Pinjol "Membengkak" Hampir Tembus Rp 60 Triliun, OJK: Masyarakat Butuh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan alasan terus membesarnya utang masyarakat melalui pinjaman online (pinjol). Sebelumnya data OJK menyebutkan hingga November 2023 pembiayaan yang disalurkan oleh pinjol mencapai Rp 59,38 triliun, hampir tembus Rp 60 triliun.

Posisi outstanding pembiayaan pinjol tersebut tumbuh 18,05 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih pesat dari bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 17,66 persen secara yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, masih tumbuh pesatnya penyaluran pembiayaan pinjol tidak terlepas dari tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sumber pembiayaan selain bank.

Selengkapnya, silakan cek tautan ini.

3. Warga Sidoarjo Ditagih Rp 11 Juta karena Minta Pindah Tiang Listrik, Ini Kata PLN

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN angkat suara soal seorang warga di Sidoarjo, Jawa Timur, yang mengaku diharuskan membayar Rp 11 juta saat mengajukan pemindahan tiang listrik yang berdiri di teras rumahnya.

Pemilik rumah ada tiang listrik di terasnya, Siti Kotijah (kanan) bersama karyawan PLNDokumen: pribadi Pemilik rumah ada tiang listrik di terasnya, Siti Kotijah (kanan) bersama karyawan PLN

Persoalan itu dihadapi Siti Khodijah, warga Jalan Abdul Ghoni RT 1 RW 1 Sidokepung, Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Dia sudah mengajukan pemindahan tiang PLN tersebut sejak 2022.

Terkait hal tersebut, Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo Miftachul Farqi Faris menjelaskan, PLN memiliki hak untuk membangun tiang listrik di atas lahan mana pun demi kepentingan umum.

Nah, bagaimana penjelasan PLN soal penagihan atas pemindahan tiang listrik? Silakan cek di sini.

4. Singgung IMF, Prabowo: Kita Percaya Mereka Cinta Kita, padahal Tidak Ada...

Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyinggung Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang "mempreteli" Badan Urusan Logistik (Bulog) pada krisis moneter 1998.

Awalnya, Prabowo menjelaskan, Bulog telah berjalan baik pada era pemerintahan Presiden Soeharto, pada saat itu Bulog dapat bertindak sebagai stabilisator harga pangan di level petani dan konsumen.

"Pengelolaan yang sudah baik di zaman Pak Harto, kenapa dibongkar, yang benar waktu itu Bulog melaksanakan suatu operasi pengendalian," ujar dia dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin, Jumat (12/1/2024).

Selengkapnya, silakan klik tautan ini.

5. Prabowo Urusi Proyek Tanggul Laut, Ada Kaitannya dengan Pertahanan?

Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, kembali menggaungkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di sepanjang wilayah Utara Jawa (Pantura).

Bahkan, Prabowo yang saat ini juga merupakan calon presiden (Capres) nomor urut 2 itu mewanti-wanti agar proyek ini tidak terjebak dalam kepentingan politik 5 tahunan.

Prabowo menyebutkan dirinya berperan dalam mengatasi naiknya air laut di Pantura Jawa sebagai salah satu pimpinan politik pemerintahan Indonesia, atau bukan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan RI.

Selengkapnya, silakan baca di sini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com