Menimbang Dampak RPP Kesehatan terhadap Petani dan Pedagang Eceran

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah merancang draf atau Rancangan Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (RPP Kesehatan).

RPP Kesehatan memuat sejumlah ketentuan terkait pengendalian produksi, penjualan, serta pelarangan sponsorship dan iklan produk tembakau, dan lainnya.

Sebut saja, pembatasan iklan di media, pelarangan pemajangan dan materi promosi tempat penjualan, diversifikasi tanaman tembakau, serta perbesaran gambar peringatan kesehatan menjadi 90 persen.

Berbagai kalangan menilai, RPP tersebut dapat mengancam keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Provinsi Nusa Tenggara Barat Sahminudin mengatakan, kelompok petani menolak aturan tembakau pada RPP Kesehatan tersebut. Menurutnya, RPP ini sangat merugikan mata pencaharian para petani tembakau di daerah.

Baca juga: Pasal-pasal Tembakau di RPP Kesehatan Memberatkan, Pengamat Sosial: Akan Matikan Pedagang Kecil

“RPP Kesehatan hanya melihat masalah tembakau dan produk turunannya sebagai masalah kesehatan semata. Peraturan ini tidak memandang dampak IHT dari sudut pandang ekonomi, perdagangan dan sosial,” kata Sahminudin beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, ia memandang bahwa proses pembahasan RPP Kesehatan mengesampingkan dampak bagi tenaga kerja yang ada dalam ekosistem pertembakauan. Menurutnya, apabila pemerintah tetap melanjutkan RPP Kesehatan, sekitar 2,3 juta petani tembakau akan kehilangan sumber penghidupan yang layak.

“Diversifikasi atau pengalihan tanaman tembakau dapat memicu peningkatan impor tembakau. Hal ini akan melemahkan daya saing pertanian tembakau rakyat," katanya.

Sementara itu, Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Sarmidi Husna juga menyoroti aturan dalam RPP Kesehatan tersebut.

Ia menilai, beleid itu memiliki sejumlah aturan yang berpotensi merugikan petani tembakau dan pekerja di sektor pertembakauan.

“RPP Kesehatan berdampak besar bagi berbagai pihak, mulai dari petani sampai ke penjual rokok,” kata Sarmidi.

Sarmidi pun menjabarkan berbagai pasal yang dinilai berpotensi merugikan petani tembakau dan pekerja di sektor pertembakauan.

Baca juga: Punya Kontribusi Besar, Ini Potensi Kerugian Jika Pasal Tembakau pada RPP Kesehatan Disahkan

Ia khawatir sejumlah pasal dalam RPP Kesehatan yang dianggap eksesif tersebut berpotensi merugikan industri tembakau. Sebut saja, larangan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau di berbagai media.

Selain itu, dorongan mendiversifikasi tanaman tembakau juga menjadi poin kontroversial yang mendapat penolakan keras dari para petani.

Menurutnya, RPP Kesehatan tidak hanya menempatkan tembakau pada posisi yang merugikan, tetapi juga mata pencaharian hampir 6 juta masyarakat Indonesia yang terlibat dalam ekosistem pertembakauan nasional.