Soal Blokir Anggaran Rp 50,14 Triliun, Airlangga: Digunakan untuk Berbagai Program, Termasuk Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal pemblokir sementara (automatic adjustment) anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 50,14 triliun pada 2024.

Adapun automatic adjustment tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S-/1082/MK.02/2023.

Dalam dokumen yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu disebutkan, secara garis besar terdapat 3 kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan untuk automatic adjustment, yakni belanja barang, belanja modal, dan kegiatan yang saat ini diblokir.

Baca juga: Sri Mulyani Buka Suara Soal Blokir Anggaran Rp 50,14 Triliun

Facebook Presiden Joko Widodo Presiden Jokowi saat memberikan bansos

Ia juga mengatakan hal tersebut dilakukan untuk beberapa program termasuk bantuan sosial (bansos).

"Jadi pada saat penyeraham DIPA secara elektronik di Istana bu Menteri Keuangab sudah mengatakan automatic adjustment. Jadi berbagai itu digunakan untuk antisipasi berbagai program termasuk bansos," kata Airlangga saat ditemui di TPS 05 Melawai di SMK Negeri 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).

Airlangga mengatakan, pemerintah memiliki target untuk menekan angka kemiskinan mendekati nol.

Baca juga: Isi Lengkap Surat Blokir Anggaran Rp 50,14 Triliun yang Ditandatangani Sri Mulyani

Karenanya, kata dia, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya target.

"Kita juga akan melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di bulan April. Dan kita punya target kemiskinan ekstrem mendekati nol. Ini yang penting," ujarnya.

SHUTTERSTOCK/CRINIGER OLIO Ilustrasi pupuk NPK.

Airlangga juga mengatakan, selain untuk bansos, anggaran dari automatic adjustment juga digunakan untuk pengadaan pupuk bersubsidi.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta anggaran untuk subsidi pupuk ditambah Rp 14 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Blokir Anggaran Rp 50,14 Triliun, Ada untuk Honor, Perjalanan Dinas hingga Paket Meeting

"Kenapa harus ditambah? Karena (anggaran) Rp 26 triliun itu tidak cukup. Dan tiap tahun biasanya kisarannya antara Rp 35 triliun sampai dengan Rp 40 triliun," ujarnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, dengan kebijakan baru tersebut, petani bisa langsung mengambil pupuk bersubsisi untuk jatah satu tahun.

"Yang paling penting untuk pertanian ialah siklus tanam. Jadi tidak perlu menunggu siklus anggaran. Siklus tanam penting karena sekarang musim tanam dan kita berharap panen ke depan aman," ucap dia.

Sebagai informasi, Kemenkeu kembali melakukan automatic adjustment, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Ini Jenis Anggaran Rp 50,14 Triliun yang Diblokir Kemenkeu

Layaknya pelaksanaan auto adjustment tahun lalu, pencadangan anggaran disebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

"Yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, kepada Kompas.com, Jumat (2/2/2024).

"Sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di 2024," sambungnya.