Masa Kepemimpinan AHY Hanya 8 Bulan, Ini Sederet Tugas yang Akan Dikerjakannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan banyak pekerjaan yang harus dilakukan meski hanya menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN selama delapan bulan hingga masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju berakhir pada Oktober 2024.

Sebagai informasi, AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN mulai Rabu (21/2/2024). Sementara Hadi, pada saat yang bersamaan, resmi menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Apa saja yang akan dilakukan AHY selama masa kepemimpinan singkatnya? 

Baca juga: Intip Gaji dan Sederet Fasilitas yang Diterima AHY usai Jadi Menteri

1. Belajar Cepat

AHY mengakui bahwa dirinya yang memiliki latar belakang di bidang militer, tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni untuk menangani permasalahan yang ditangani oleh kementerian ini.

"Sama seperti Pak Hadi, kami jalurnya jalur militer. Jadi tentu saya pasti Pak Presiden Jokowi tidak memberikan amanah ini atas dasar keahlian expertise. Jadi saya tidak datang dengan sebuah keahlian. Yang ahli adalah para dirjen, para direktur, kasubdit," ujarnya saat acara serah terima jabatan (sertijab) di Kementerian ATR/BPN, Rabu.

Kendati demikian, dia bertekad untuk belajar cepat. Salah satunya berkonsultasi dengan eks Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto.

"Kalau ada hal-hal yang menurut saya perlu dikonsultasikan, saya akan meminta masukan dan pandangan (Hadi Tjahjanto). Saya harus belajar cepat dan mudah-mudahan tidak mengecewakan," ucap AHY.

Selain itu, dia juga akan meminta bantuan dari jajaran pegawai Kementerian ATR/BPN yang ahli di bidangnya masing-masing.

"Beliau-beliau kalau saya lihat rekam jejaknya, didikannya, pengalamannya luar biasa. Saya tentu tidak bisa menghadirkan itu karena secara jujur saya mengatakan itu bukan keahlian saya. Tetapi, insya Allah saya hadir dengan niat baik, dedikasi, komitmen, culture of excellent, dan tentunya dengan leadership dan manajemen," tuturnya.

Baca juga: Resmi Menjabat Menteri ATR/BPN, AHY: Saya Harus Belajar Cepat

2. Lanjutkan Gebuk Mafia Tanah

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto berpesan kepada AHY agar meneruskan upayanya memberantas mafia tanah.

"Dengan itu, saya sampaikan fokus yang utama, gebuk mafia tanah, enggak usah takut," ujar Hadi saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu.

Dia mengungkapkan, mafia tanah dapat diberantas dengan cara menjalankan program sertifikasi tanah dan pendaftaran tanah.

"Itu justru salah satu kunci utk gebuk mafia tanah," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, AHY bertekad akan melanjutkan upaya Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya untuk menggebuk mafia tanah di masa jabatannya yang hanya delapan bulan ini.

AHY bilang, permasalahan pertanahan seperti sengketa tanah hingga tumpang tindih kepemilikan tanah yang selama ini dilakukan para mafia tanah juga akan dibenahi.

"Pesan Pak Hadi tadi saya terima loud and clear gebuk, gebuk, gebuk mafia tanah itu akan kami lanjutkan," ucap AHY saat sertijab.

Kemudian, AHY akan mendorong proses redistribusi tanah yang berkeadilan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: AHY Datangi Kantor Barunya di ATR/BPN Usai Dilantik, Jabat Tangan Hadi Tjahjanto

3. jalankan Tiga Tugas Prioritas dari Presiden

Usai pelantikan kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memberikan tiga tugas prioritas kepada AHY.

Tiga tugas tersebut berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU) perdagangan karbon (carbon trading) hingga percepatan sertifikat tanah elektronik.

"Saya tadi sampaikan tiga hal ke Pak Menteri BPN. Pertama, yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

Tugas kedua, Jokowi meminta Menteri ATR/Kepala BPN segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) perdagangan karbon karena banyak pihak yang berminat terlibat dalam perdagangan tersebut.

Ketiga, menyelesaikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). "Yang ketiga yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus segera bisa kita selesaikan," ucap Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, AHY menyebut akan mengupayakan melaksanakan tugas tersebut dengan bantuan konsultasi dari Hadi dan jajaran pegawai Kementerian ATR/BPN.

"Selain sertifikasi elektronik, Pak Presiden Jokowi juga mengharapkan ada revisi untuk meyakinkan terkait dengan karbon trading ini bisa lebih sukses lagi. Kemudian yang terakhir mencapai target sekitar 120 juta bidang PTSL ini juga pekerjaan yang luar biasa, mudah-mudahan bisa kita capai bersama," ucap AHY.

Baca juga: Janji AHY Jadi Menteri ATR: Bakal Gebuk Mafia Tanah