Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aturan Baru PLTS Atap: Skema Ekspor-Impor Listrik Dihapus, Pelanggan Tak Lagi Dapat Pengurangan Tagihan

Kompas.com - 23/02/2024, 18:09 WIB
Yohana Artha Uly,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menerbitkan aturan terbaru terkait Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap.

Pada aturan hasil revisi tersebut, tak ada lagi ketentuan ekspor-impor energi listrik antara pengguna PLTS atap dengan PLN.

Aturan penggunaan energi terbarukan itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang PLTS Atap yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU).

Baca juga: Revisi Permen PLTS Atap Diprotes Pengusaha, Pengamat: Mereka Mementingkan Bisnisnya

Beleid itu diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 29 Januari 2024 dan diundangkan pada 31 Januari 2024.

Pada aturan sebelumnya, memang diatur ekspor-impor listrik. Pelanggan bisa melakukan ekspor listrik ke PLN jika ada kelebihan energi pada PLTS atap miliknya. Kelebihan energi itu bisa mengurangi pembayaran listrik ke PLN.

Namun pada aturan terbaru Permen ESDM 2/2024, skema ekspor-impor tersebut dihapus. Artinya, pengguna PLTS atap tak lagi mendapatkan pengurangan tagihan listrik.

"Kelebihan energi listrik dari sistem PLTS atap yang masuk ke jaringan pemegang IUPTLU tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah tagihan listrik pelanggan PLTS atap," bunyi pasal 13 aturan tersebut, dikutip Jumat (23/2/2024).

Baca juga: YLKI: Penghapusan Skema Jual Beli Listrik dari PLTS Atap Win-win Solution

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, skema ekspor-impor memang dihapus, namun di sisi lain pelanggan yang memasang PLTS atap tidak akan dikenakan biaya (charge).

"Jadi memang tidak ada ekspor-impor, tapi konsumen yang memasang PLTS atap tidak kena cas. Kan (sebelumnya) ada biaya standar dan sebagainya, itu sudah enggak ada. Itu sebagai insentif," ucapnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Adapun menurut Permen ESDM 2/2024, pada pasal 14 diatur pelanggan yang ingin menggunakan PLTS atap harus mengajukan permohonan pembangunan dan pemasangan ke pemegang IUPTLU alias pengembang PLTS atap dengan tembusan kepada Dirjen EBTKE dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

Permohonan tersebut bisa disampaikan pada periode bulan Januari atau Juli setiap tahunnya.

Pada pasal 15 diatur pula pengembang PLTS atap harus memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pelanggan dalam jangka waktu 30 hari sejak pengajuan.

Baca juga: Penghapusan Pasal Jual Beli PLTS Atap Bisa Hindari Kerugian Negara

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

H2+2 Lebaran, KAI Daop 1 Jakarta Catat Sebanyak 46.000 Lebih Penumpang Tiba di Jakarta

H2+2 Lebaran, KAI Daop 1 Jakarta Catat Sebanyak 46.000 Lebih Penumpang Tiba di Jakarta

Whats New
Ketentuan dan Cara Refund-Reschedule Tiket Damri

Ketentuan dan Cara Refund-Reschedule Tiket Damri

Whats New
Mengenal Mata Uang Laos dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Mengenal Mata Uang Laos dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Whats New
Sopir Dinyatakan Tersangka, Rosalia Indah Akan Patuhi Proses Hukum

Sopir Dinyatakan Tersangka, Rosalia Indah Akan Patuhi Proses Hukum

Whats New
PLN Pastikan Keandalan Pembangkit EBT Buat Suplai Listrik Saat Libur Lebaran

PLN Pastikan Keandalan Pembangkit EBT Buat Suplai Listrik Saat Libur Lebaran

Whats New
Kementan dan Provinsi Banten Kembangkan Padi Varietas Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Kementan dan Provinsi Banten Kembangkan Padi Varietas Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Whats New
Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa

Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa

Whats New
Urai Arus Balik di Bakauheni-Merak, Kemenhub Siapkan Kapal Tambahan Rute Panjang-Ciwandan

Urai Arus Balik di Bakauheni-Merak, Kemenhub Siapkan Kapal Tambahan Rute Panjang-Ciwandan

Whats New
BPJPH Beri Sertifikat Halal Seumur Hidup ke Dunkin'

BPJPH Beri Sertifikat Halal Seumur Hidup ke Dunkin'

Whats New
Mengenal Mata Uang India dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Mengenal Mata Uang India dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Whats New
Arus Balik Lebaran, Tol Fungsional Cibitung-Cimanggis Akan Dibuka sampai 17.00 WIB

Arus Balik Lebaran, Tol Fungsional Cibitung-Cimanggis Akan Dibuka sampai 17.00 WIB

Whats New
Harga Emas Antam Hari Sabtu Ini, Anjlok Rp 14.000 Per Gram

Harga Emas Antam Hari Sabtu Ini, Anjlok Rp 14.000 Per Gram

Whats New
Inggris Keluar dari Resesi, Ini yang Harus Dihadapi ke Depannya

Inggris Keluar dari Resesi, Ini yang Harus Dihadapi ke Depannya

Whats New
Kementan Bersama Dinas Pertanian Provinsi Banten Kembangkan Padi Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Kementan Bersama Dinas Pertanian Provinsi Banten Kembangkan Padi Biosalin untuk Wilayah Pesisir

Whats New
Program Pompanisasi dari Mentan Amran di Subang Tuai Respons Positif

Program Pompanisasi dari Mentan Amran di Subang Tuai Respons Positif

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com