Mengelola Inflasi Menghindari Defisit Gaji

HARIAN Kompas (27/2/2024), menyoroti masyarakat Indonesia yang terancam mengalami defisit gaji pada periode emas tahun 2045. Defisit ini artinya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan.

Tentu hal ini adalah indikasi yang cukup ironis mengingat bonus demografi Indonesia sedang berada di masa puncaknya masa itu. Untuk itu, diperlukan pergerakan strategis untuk menghindari kondisi tersebut.

Di antara beberapa hal yang menjadi persoalan masyarakat terkait kondisi ini, inflasi menjadi salah satu problem yang paling disorot. Hal ini tentu disebabkan pengaruhnya yang vital terhadap pemenuhan kebutuhan dan penurunan daya beli masyarakat.

Lalu mengapa Inflasi menjadi sorotan dan harus dikendalikan untuk meminimalkan defisit gaji masyarakat pada periode emas?

Inflasi dapat diidentifikasi sebagai kenaikan harga-harga barang dan jasa. Dapat diambil contoh, apabila dalam suatu daerah atau kawasan, inflasi mengalami lonjakan drastis sebesar 100 persen, maka sebetulnya nilai rupiah dalam membeli semua barang mengalami penurunan atau penyusutan sebesar 50 persen.

Ketika uang yang kita simpan sejumlah Rp 100 juta mampu membeli rumah yang kita inginkan, maka ketika inflasi timbul, rumah tersebut menjadi bernilai Rp 200 juta. Kondisi ini ibarat uang kita telah diambil secara halus sebesar 50 persen.

Inflasi adalah “pencuri” yang menggerogoti uang kita secara tidak sadar. Dia tidak peduli di manapun uang tersimpan.

Entah itu berbentuk uang tunai, uang di bank, bahkan uang digital sekalipun. Nilainya akan merosot, seiring dengan melonjaknya harga barang.

Inflasi memang tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari mekanisme ekonomi, namun inflasi dapat memberikan dampak yang cukup baik bila mampu dikendalikan.

Inflasi yang stabil dan diimbangi dengan tingkat produktivitas ekonomi dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Inflasi dan kenaikan gaji

Mekanisme inflasi cenderung mempunyai kontradiksi dengan kenaikan gaji. Kenaikan gaji yang diberikan kepada pekerja, di sisi lain juga memberikan dampak terhadap kenaikan harga barang.

Sebagai contoh apabila perusahaan ingin meningkatkan gaji pegawainya sebesar 50 persen, tentu membutuhkan tambahan pendapatan untuk mengakomodasi hal tersebut.

Dengan mengesampingkan faktor produksi lain dan dianggap konstan, hal ini tentu mengorbankan aspek harga barang yang harus dinaikkan sebesar 50 persen.

Apabila kondisi ini bersifat umum dan mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya, kondisi ini dapat menyebabkan inflasi.

Jadi bukan berarti dengan menaikkan gaji pegawai maka defisit gaji akan terminimalisasi, justru kenaikan ini dapat berdampak kepada inflasi yang semakin besar hingga defisit gaji dalam jangka panjang akan terus terjadi.

Di sinilah peran pengendalian upah pegawai menjadi sektor sentral dalam menjaga inflasi yang sehat.

Secara nasional, dapat diketahui bahwa pergerakan inflasi di Indonesia mulai mengalami stabilisasi.

Berdasarkan data inflasi Bank Indonesia, sejak September 2023, inflasi Indonesia mulai konsisten berada di bawah 3 persen ketika periode sebelumnya selalu berada di atas 3 persen, bahkan sempat mencapai 5,95 persen pada September 2022.

Kondisi ini menggambarkan bahwa gejolak pandemi yang mengakselerasi terjadinya inflasi, mulai mampu dikendalikan dengan berbagai kebijakan dan strategi moneter.

Meskipun secara nasional, inflasi mulai terkendali, namun perlu upaya berkelanjutan pada masing-masing daerah untuk terus menjaga inflasi tetap stabil.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat beberapa daerah yang mempunyai inflasi yang masih tinggi secara year-on-year pada Desember 2023, yaitu Sumenep (5,08 persen), Merauke (4,67 persen), dan Ternate (4,41 persen).

Selain itu juga terdapat beberapa daerah dengan jumlah penduduk tinggi yang masih mempunyai inflasi di atas 3 persen, yaitu Bogor (3,36 persen), Bekasi (3,14 persen), Surakarta (3,20 persen), Surabaya (3,03 persen), Singaraja (4,31 persen) dan Balikpapan (3,60 persen).

Sehingga untuk menjaga pengendalian inflasi secara nasional maupun daerah, perlu keterlibatan dari sejumlah pihak.

Dari sisi kebijakan, pemerintah dapat menjaga inflasi melalui operasi dari sisi penawaran (supply) hingga daerah, serta memberikan bantuan langsung kepada masyarakat untuk memperkuat daya beli.

Kemudian strategi penting berikutnya tentu melalui kesadaran masyarakat terkait inflasi. Literasi keuangan menjadi faktor krusial bagi masyarakat saat ini dalam pengendalian inflasi.

Masyarakat sebaiknya tidak hanya berperilaku konsumtif, tetapi juga berinvestasi kepada barang-barang yang mempunyai kekebalan lebih tinggi terhadap inflasi seperti emas, tanah ataupun barang-barang lain.

Indonesia memang masih mengandalkan konsumsi rumah tangga sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi.

Menurut BPS pada 2023, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) masih didominasi konsumsi rumah tangga yang mencapai 53,81 persen.

Kondisi ini menggambarkan bahwa perlu adanya perubahan agar PDRB tidak hanya dikendalikan konsumsi rumah tangga yang bersifat jangka pendek, namun juga investasi yang mempunyai dampak dalam jangka panjang.

Investasi memiliki porsi sebesar 29,33 persen total PDRB yang direfleksikan dalam komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Indikasi terjadinya defisit gaji pada periode emas tahun 2045 tentu adalah cambuk sekaligus evaluasi yang wajib diperhatikan.

Kenaikan gaji bukanlah solusi efektif dalam mengatasi defisit gaji, apabila tidak dibarengi dengan kenaikan produktivitas.

Untuk itu, pengendalian inflasi yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah adalah kombinasi strategis dalam menjaga ekonomi. Inflasi yang terkendali dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Berbagai cara perlu dilaksanakan untuk menghindari hal tersebut terjadi di masa mendatang.

Apabila sumber daya manusia Indonesia gagal dioptimalkan dengan baik, justru bonus demografi dapat menghantam ekonomi Indonesia yang selama ini selalu berjalan konsisten tumbuh dengan baik.

Namun sebaliknya, apabila pembangunan sumber daya manusia berjalan dengan baik melalui pengendalian inflasi serta kesadaran keuangan yang baik, bonus demografi dapat menjadi faktor utama dalam mengakselerasi ekonomi sekaligus mengangkat level ekonomi Indonesia sebagai negara maju di periode emas 2045.