Govtech Indonesia: Menuju Transformasi Digital Nasional (Bagian I)

TRANSFORMASI digital sudah menjadi kebutuhan dan keharusan, bukan pilihan. Sebagai salah satu upaya percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional, Indonesia mengambil langkah strategis dengan rencana pembentukan Govtech Indonesia yang diberi nama Indonesia (INA) Digital oleh Presiden Jokowi.

Langkah ini merupakan respons terhadap kebutuhan nasional untuk pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, inklusif, berdampak dan berkelanjutan.

Indonesia, sebagai salah satu negara terbesar di dunia dengan populasi penduduk mencapai sekitar 274 juta jiwa, berada di tengah tantangan dan peluang dalam mewujudkan visi transformasi digital nasional.

Salah satunya, Presiden Jokowi telah menetapkan target untuk menciptakan 9 juta talenta digital pada 2035.

Target ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari komitmen kuat pemerintah dalam mendorong dan memfasilitasi percepatan transformasi digital di berbagai sektor kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Tujuannya jelas: untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi digital di kawasan Asia dan global.

Namun, realitas yang dihadapi menunjukkan terdapat jurang besar antara target dengan kondisi saat ini. Salah satu hambatan utama adalah kekurangan talenta digital yang berkualitas.

Meskipun Indonesia memiliki populasi besar, namun ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih jauh dari kata mencukupi.

Kondisi ini diperparah dengan kecenderungan masing-masing instansi pemerintah yang berupaya mengembangkan dan mengelola SDM talenta digital secara mandiri, tanpa sinergi atau koordinasi efektif antarlembaga sehingga terjadi saling tarik menarik SDM talenta digital.

Kekurangan talenta digital tidak hanya menghambat pengembangan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) yang berkualitas, misalnya dalam layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik seperti layanan pendidikan serta kesehatan, tetapi juga memperlambat upaya pemerintah dalam mencapai target akselerasi transformasi digital nasional.

Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang harus dijalankan dengan strategi matang dan terpadu.

Dalam konteks ini, pembentukan Govtech Indonesia atau INA Digital merupakan salah satu langkah strategis dan progresif untuk menjawab tantangan tersebut.

INA Digital diharapkan dapat menjadi pusat pengelolaan dan pengembangan SDM talenta digital di Indonesia.

Dengan model yang terinspirasi dari praktik baik GovTech Singapura, INA Digital diharapkan dapat membawa angin segar dalam upaya mempercepat transformasi digital di Indonesia.

Sentralisasi talenta digital di bawah INA Digital tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan layanan digital, tetapi juga memastikan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Model GovTech Singapura

Keberhasilan Singapura dalam mengimplementasikan model GovTech menjadi sumber inspirasi bagi Indonesia dalam merancang INA Digital.

Singapura memulai perjalanannya menuju pemerintahan digital dengan pembentukan Dewan Komputer Nasional (NCB) pada 1 September 1981, langkah yang didasari oleh Undang-Undang NCB yang disahkan pada Juli 1981.

Tujuan utama pendirian NCB adalah untuk mempromosikan penggunaan komputer dalam semua aspek pemerintahan dari administrasi hingga layanan publik.

Dengan visi yang jelas, NCB diamanatkan untuk membina tenaga kerja terampil di bidang teknologi informasi (TI), mempromosikan pengembangan industri TI lokal, dan meningkatkan literasi komputer di kalangan masyarakat.

Salah satu inisiatif strategis yang diluncurkan bersamaan dengan pembentukan NCB adalah Program Komputerisasi Layanan Sipil (CSCP).

Program ini dirancang untuk meningkatkan layanan administrasi publik melalui pemanfaatan TI yang efektif, dengan fokus pada penyederhanaan proses birokrasi untuk meningkatkan efisiensi layanan.

Dengan mengotomatiskan fungsi kerja dan mengurangi penggunaan kertas, program ini berhasil menciptakan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan dapat diandalkan.

Sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat kapasitas TI dalam pemerintahan, NCB bertransformasi menjadi penyedia tenaga kerja TI untuk seluruh Pemerintah Singapura, kecuali Kementerian Pertahanan.

Transformasi ini dilanjutkan dengan pendirian National Computer Systems (NCS) Pte Ltd, entitas yang bertugas mengelola tenaga kerja TI dan menempatkannya di departemen TI di seluruh instansi pemerintahan Singapura.

Dengan memiliki sekitar 3.000 profesional TI, NCS memainkan peran penting dalam mendukung operasional dan pengembangan sistem TI di berbagai kementerian, lembaga, dan badan publik Pemerintah Singapura.

Keberhasilan model GovTech Singapura menawarkan pelajaran penting bagi Indonesia, yaitu pentingnya sentralisasi tenaga kerja TI dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Dengan mengumpulkan sumber daya, keahlian, dan kapasitas teknologi di bawah satu payung, Singapura berhasil mengoptimalkan potensi TI untuk transformasi pelayanan publik.

Ini bukan hanya tentang pengembangan infrastruktur digital, tetapi juga tentang pembangunan ekosistem yang memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan, inovasi, dan kolaborasi antarlembaga pemerintah.

Mengadopsi pendekatan serupa, INA Digital diharapkan dapat membawa Indonesia menuju visi transformasi digital yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi serta berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan pelajaran dari Singapura, INA Digital dapat mengembangkan strategi yang memadukan pengembangan talenta digital, peningkatan layanan publik, dan efisiensi birokrasi pemerintahan.

Melalui sentralisasi sumber daya talenta digital, INA Digital diharapkan mampu menciptakan sinergi dan kolaborasi kuat antarinstansi pemerintah, mempercepat inovasi, dan meningkatkan kualitas layanan yang berdampak konkret kepada masyarakat.

Peran INA Digital dalam sentralisasi SDM talenta digital

Strategi sentralisasi SDM talenta digital yang dapat diusung INA Digital mencakup beberapa aspek.

Pertama, INA Digital diharapkan dapat mendesain dan mendefinisikan peran pekerjaan TI yang diperlukan oleh berbagai kegiatan prioritas pemerintah.

Ini termasuk mengidentifikasi keahlian khusus yang dibutuhkan untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam membangun infrastruktur digital, layanan publik berbasis elektronik dan inovasi teknologi lainnya.

Kedua, INA Digital diharapkan dapat menyediakan dan menawarkan paket kompensasi yang kompetitif untuk menarik talenta digital terbaik.

Dengan memastikan struktur kompensasi yang sejajar dengan industri TI, INA Digital diharapkan menjadi tempat berkumpul dan sebagai "pemberi kerja pilihan" bagi talenta digital terbaik baik dari dalam maupun luar negeri.

Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan ekosistem berkelanjutan bagi talenta digital, mengingat persaingan global untuk mendapatkan talenta digital berkualitas.

Ketiga, proses rekrutmen yang dilakukan INA Digital bersifat terbuka dimana talenta digital baik dari universitas dalam negeri maupun universitas luar negeri internasional, serta talenta digital yang sudah memiliki pengalaman dari industri teknologi.

Dengan demikian, INA Digital berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap talenta digital yang direkrut memiliki kompetensi yang sesuai dan kompetitif untuk mendukung program akselerasi transformasi digital di Indonesia.

Keempat, INA Digital tidak hanya fokus pada rekrutmen dan pemanfaatan talenta digital, tetapi juga pada pengembangan karier dan profesional para talenta digital tersebut.

Melalui pelatihan dan pengembangan terstruktur dan berkesinambungan, INA Digital diharapkan mampu mengelola tingkat kompetensi dan keahlian antara SDM talenta digital sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan program prioritas nasional serta perkembangan zaman.

Bersambung, baca artikel selanjutnya: Govtech Indonesia: Menuju Transformasi Digital Nasional (Bagian II-Habis)