KemenKop UKM Kumpulkan 13,4 Juta Data Pelaku Koperasi dan UMKM hingga 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) melaporkan, hingga saat ini telah mengumpulkan sebanyak 13,4 juta data pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKop-UKM Siti Azizah mengatakan, pihaknya telah melakukan survei langsung ke Koperasi UMKM di 240 kabupaten/kota dan 34 provinsi di Indonesia sepanjang 2022.

Sementara pada 2023, KemenKop UKM bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan sensus/survei yang sama, namun, di lokasi yang berbeda yakni di 215 kabupaten/kota di 32 provinsi.

Baca juga: Tips Dongkrak Penjualan UMKM saat Ramadhan 2024

SHUTTERSTOCK/ODUA IMAGES Ilustrasi UMKM kuliner.

"Dari survei 2 tahun ini yakni di tahun 2022 dan 2023, saat ini kami sudah punya data cukup sebagai awalan karena sebelumnya kami tidak punya data terintegrasi dan terstandardisasi," kata Azizah di kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2024).

Azizah mengatakan, langkah tersebut dilaksanakan seiring amanat Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Basis Data Tunggal.

Ia mengatakan, KemenKopUKM berhasil mengumpulkan 9,1 juta data pada tahun 2022 dan sebanyak 4,3 juta data pada 2023, sehingga total saat ini sudah ada sebanyak 13,4 juta data pelaku Koperasi dan UMKM.

"Namun belum semua didata secara lengkap. Tahun ini kami berusaha untuk melakukan penambahan data lagi sekitar 4 juta data Koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Baca juga: Berkah Digitalisasi, UMKM Grosir Milik Mantan Guru SD Ini Naik Kelas, Bisnisnya Juga Meluas

Azizah mengatakan, survei langsung KemenKopUKM bersama BPS di tahun 2023 dilakukan by name by address, serta analisis makro ekonomi dari UMKM. Hal ini, kata dia, menjadi salah satu program prioritas KemenKop UKM yang dikomandani oleh Kedeputian Kewirausahaan.

“Secara siklus di kewirausahaan selain menjaring wirausaha baru, kemudian membina dan mengembangkan, maka ekosistem landasannya adalah pendataan yang nantinya akan digunakan KemenKopUKM maupun kementerian lain dan Pemerintah Daerah (Pemda),” tuturnya.