Kemendag Musnahkan 11 Komoditas Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memusnahkan 11 komoditas barang impor ilegal dari pengawasan post border senilai Rp 9,3 miliar.

Menteri Perdagangan membeberkan, dari 11 komoditas tersebut di antaranya adalah produk elektronik asal Thailand dengan nilai pabean Rp 266 juta, bubuk cabai dan pasta cabai dari Tiongkok senilai Rp 1,5 miliar, bubuk coklat dari Malaysia Rp 600 juta, kecap asal Singapura dengan nilai Rp 700 juta, saus sambel asal Thailand Rp 242 juta, coklat cair asal Malaysia Rp 447 juta.

“Kemudian ada juga produk-produk kehutanan asal Jepang sneilai Rp 452 juta, solar panel, konsetrat jus apel bahannya kan bahannya, kemudian kaca-kaca lebaran ini tidak sesuai dengan pengawasan post border kita,” ujar Zulhas saat memusnahkan barang tindak lanjut hasil pengawasan post border di Bogor, Kamis (28/3/2024).

Baca juga: Pengusaha Sepatu Minta Impor Ilegal dan Jastip Diberantas

Zulhas bilang, barang-barang tersebut dimusnahkan lantaran tidak memenuhi syarat izin impor, seperti tidak memiliki laporan surveyor, tidak memiliki persetujuan impor, dan tidak memiliki nomor pendaftaran barang.

“Tentunya kita ingin melindungi konsumen kita agar tidak dirugikan. Barang-barang yang tidak tepat itu, tidak memenuhi syarat kita musnahkan untuk melindungi industri dalam negeri,” jelasnya.

Zulhas menambahkan, pemusnahan 11 komoditas tersebut telah melanggar Permendag 51 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabeaan.

“Oleh sebab itu, ada 11 perusahaan yang akan mendapatkan sanksi tertulis yang kita dapat yang ikut andil dalam masuknya barang-barang tersebut,” pungkasnya.

Baca juga: Pengusaha Desak Pemerintah Berantas Impor Ilegal, Termasuk Jastip

Untuk diketahui, dalam aturan Permendag 51 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabeaan, di pasal 3 dijelaskan bahwa pemberlakuan tata niaga Impor terhadap barang tertentu dilaksanakan melalui kewajiban pemenuhan persyaratan impor oleh importir.

Importir wajib mencantumkan dengan benar data persyaratan Impor yang terdiri dari perizinan impor dan lembaga surveyor atau LS.

Apabila berdasarkan pemeriksaan khusus sebagaimana Importir terbukti tidak memenuhi kewajiban kepemilikan PI, tidak memenuhi kewajiban kepemilikan LS dan/atau realisasi jumlah atau volume Barang yang diimpor melebihi jumlah atau volume yang tercantum dalam PI dilanjutkan dengan pengawasan dan/atau penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.