BPOM Sita 188.640 Produk Pangan Kedaluwarsa Selama Ramadhan 2024

BPOM, kata dia, telah berkoordinasi dengan Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) untuk melakukan penurunan konten (take down) terhadap tautan yang teridentifikasi menjual produk TIE.

Baca juga: BPOM Tambah Daftar 12 Obat Sirup Aman, Totalnya 1.174 Produk

Adapun untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan mengurangi peredaran pangan TIE, BPOM berperan aktif memfasilitasi pelaku usaha, termasuk usaha mikro kecil (UMK) melalui pendampingan terhadap pemenuhan persyaratan pendaftaran produk pangan olahan.

Ia mengimbau, masyarakat untuk tidak membeli produk TIE dan beralih ke produk lokal yang aman dan berkualitas. Hal ini penting untuk melindungi kesehatan dan mendukung perekonomian nasional.

KOMPAS.com/XENA OLIVIA Suasana Pasar Takjil Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2023)

Pengawasan jajanan takjil

Sementara itu, Rizka mengatakan, untuk pengawasan terhadap pangan jajanan buka puasa (takjil), BPOM melakukan sampling dan pengujian cepat di 1.057 lokasi sentra penjualan pangan takjil (3.749 pedagang).

Ia mengatakan, pengujian dilakukan terhadap kemungkinan kandungan bahan dilarang digunakan pada pangan, yaitu formalin, boraks, dan pewarna (rhodamin B dan metanil yellow).

Baca juga: Mi Basah Berformalin Dijual di Pasar Depok, Wawalkot Depok: Mudah-mudahan BPOM Telusuri Produsennya

Ia menyebutkan, pangan mengandung bahan yang dilarang masih ditemukan pada pengawasan kali ini. Namun demikian, terjadi jumlah penurunan takjil yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebesar 0,07 persen dibandingkan tahun 2023 (1,17 persen).

"Dari 9.262 sampel yang diperiksa, sebanyak 102 sampel (1,1 persen) mengandung bahan yang dilarang, yaitu formalin (0,53 persen), rhodamin B (0,30 persen), boraks (0,28 persen), dan metanil yellow (0,01 persen). Pengujian pada satu sampel takjil yang tidak memenuhi syarat (TMS) dapat menunjukkan hasil positif pada lebih dari satu parameter uji," kata dia.

Terakhir, Rizka mengatakan, BPOM berkomitmen terus mengawal keamanan pangan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat, terutama selama Ramadan dan Idulfitri.

"Pelaku usaha pangan kembali diminta untuk terus mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga dapat menyediakan pangan yang aman bagi masyarakat," ucap dia.