Erick Thohir Minta Pertamina hingga MIND ID Borong Dollar AS, Kenapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan pelat merah yang terdampak bahan baku impor dan utang luar negeri untuk mengoptimalkan pembelian dollar AS dalam jumlah besar dalam waktu singkat.

Imbauan itu ditujukan pada BUMN seperti Pertamina, PLN, MIND ID, serta BUMN yang bergerak di bidang farmasi. Hal ini merespons pelemahan rupiah terhadap dollar AS seiring dengan meningkatnya gejolak global.

"Serta (BUMN) melakukan kajian sensitivitas terhadap pembayaran pokok dan atau bunga utang dalam dolar yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat," ujar Erick dalam keterangannya, Kamis (18/4/2024).

Baca juga: Erick Thohir Sebut BUMN Ini yang Bisa Terdampak Konflik Iran-Israel

PIXABAY/PUBLICDOMAINPICTURES Ilustrasi mata uang dollar AS.

Ia menuturkan, perusahaan pelat merah perlu mengantisipasi dampak dari gejolak ekonomi dan geopolitik dunia. Menurutnya, situasi global saat ini bergejok karena memanasnya konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel.

Erick menjelaskan, inflasi Amerika Serikat (AS) yang sebesar 3,5 persen membuat langkah bank sentral AS atau Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga acuan (Fed Fund Rate) tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Kondisi itu memicu penguatan dollar AS terhadap rupiah yang menjadi di kisaran Rp 16.000-16.300 per dollar AS dalam beberapa hari kebelakang. Nilai tukar ini bahkan bisa mencapai lebih dari Rp 16.500 apabila tensi geopolitik tidak menurun.

Selain itu, konflik global membuat terjadi kenaikan harga minyak WTI dan Brent yang masing-masing mencapai 85,7 dollar AS dan 90,5 dollar AS per barrel. Bahkan, beberapa ekonom memprediksi harga minyak bisa mencapai 100 dollar AS per barrel.

Baca juga: Konflik Iran-Israel, Erick Thohir Minta BUMN Lakukan Hal Ini

Erick menilai situasi ekonomi dan geopolitik tersebut sudah dan akan berdampak ke Indonesia. Dampak itu dirasakan dari keluarnya aliran modal asing atau foreign outflow yang memicu pelemehan rupiah dan naiknya imbal hasil obligasi.

Kemudian juga menimbulkan dampak semakin mahalnya biaya impor bahan baku dan pangan karena gangguan rantai pasok.