Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenperin Rampungkan Regulasi Turunan Permendag

Kompas.com - 22/04/2024, 13:31 WIB
Muhammad Idris

Penulis

Sumber Antara

KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyelesaikan penyusunan hampir seluruh regulasi pendukung bagi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023.

Kemenperin menegaskan rampungnya regulasi ini menunjukan upaya pemerintah melindungi industri dalam negeri.

"Saat ini telah terdapat regulasi pendukung berupa kriteria teknis dalam bentuk peraturan Menteri Perindustrian untuk komoditas-komoditas industri yang diatur, sesuai arahan dalam Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden," ujar Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Pengawasan sekaligus Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dikutip dari Antara, Senin (22/4/2024).

Ia menambahkan masih terdapat peraturan yang belum selesai disusun yaitu persetujuan teknis (Pertek) untuk komoditas ban.

Baca juga: Kemenperin Resmi Batasi Impor AC, TV, Kulkas, hingga Laptop

Sedangkan untuk komoditas-komoditas lainnya seperti pemrosesan permintaan impor produk hilir sudah berjalan melalui portal INSW (Indonesia National Single Window).

“Rata-rata penyelesaian peraturan ini membutuhkan waktu dua hingga tiga bulan hingga mendapat nomor perundangannya, baru setelahnya dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjalankan kebijakan,” tambahnya.

Febri menjelaskan, komoditas impor yang membutuhkan Pertek sebagian merupakan produk akhir industri. Sedangkan untuk bahan baku, sejauh ini sangat lancar karena tidak ada pengaturan larangan terbatas (lartas).

Kemenperin menjamin, bahan baku dan bahan penolong dijamin tersedia dengan proses penerbitan Pertek yang cepat, yaitu maksimal dalam lima hari kerja.

Baca juga: Ekonom Sarankan Pemerintah Lebur Kemendag dan Kemenperin, Ini Sebabnya

Ia menambahkan, pembahasan peraturan Menteri Perindustrian dilakukan melalui harmonisasi yang melibatkan kementerian/lembaga lain, sehingga memerlukan waktu. Namun begitu, pemberlakuan Pertek diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri.

“Dengan berjalannya peraturan tersebut, tidak ada alasan merevisi peraturan lartas untuk produk-produk yang sudah siap," ujar Febri.

"Hal ini diharapkan dapat meningkatkan utilisasi industri dalam negeri yang rata-rata sudah bisa menghasilkan produk-produk sejenis dengan produk impor hilir, serta untuk memperkuat posisi devisa mata uang kita yang sedang tertekan,” sambung dia.

Sebelumnya, pengajuan Pertek dari industri belum dapat diproses karena belum ada landasan hukum.

Dengan adanya peraturan baru, permintaan sudah mengalir dari Kemenperin ke Portal INSW dan ke Kementerian Perdagangan untuk proses penerbitan Perizinan Impor.

Baca juga: Kemenperin Terima Sertifikat Tanah LIK Ulu Gadut dari Kementerian ATR/BPN

Pemerintah mengimbau perusahaan yang mengajukan Pertek untuk mengunggah dokumen yang diminta sesuai peraturan, seperti dokumen realisasi impor sebelumnya, kapasitas industri bagi industri pemegang Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P).

"Selain itu, para pemegang Angka Pengenal Impor-Umum (API-U) juga perlu beradaptasi dengan portal Sistem Informasi Industri Nasional,” kata Febri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

INKP Bakal Tebar Dividen Rp 273,5 Miliar

INKP Bakal Tebar Dividen Rp 273,5 Miliar

Whats New
AI Jadi 'Sephia' di Tempat Kerja: Benci tapi Rindu

AI Jadi "Sephia" di Tempat Kerja: Benci tapi Rindu

Whats New
P2MI: Masyarakat Jangan Lagi Termakan Pesan Berantai soal Daftar Makanan dan Bumbu Masak Tidak Halal

P2MI: Masyarakat Jangan Lagi Termakan Pesan Berantai soal Daftar Makanan dan Bumbu Masak Tidak Halal

Whats New
Strategi Pupuk Indonesia Tingkatkan Penyerapan Pupuk Bersubsidi

Strategi Pupuk Indonesia Tingkatkan Penyerapan Pupuk Bersubsidi

Whats New
PYFA Resmi Akuisisi 100 Persen Saham Perusahaan Farmasi Australia

PYFA Resmi Akuisisi 100 Persen Saham Perusahaan Farmasi Australia

Whats New
Waspada, Ini 15 Ciri-ciri Atasan Pelaku 'Micromanagement'

Waspada, Ini 15 Ciri-ciri Atasan Pelaku "Micromanagement"

Work Smart
Gandeng Baznas, Mitratel Salurkan Hewan Kurban ke Wilayah Terluar Indonesia

Gandeng Baznas, Mitratel Salurkan Hewan Kurban ke Wilayah Terluar Indonesia

Whats New
Pemerintah Bangun Pipa Gas Bumi Cirebon-Semarang II Senilai Rp 3 Triliun

Pemerintah Bangun Pipa Gas Bumi Cirebon-Semarang II Senilai Rp 3 Triliun

Whats New
Rupiah Melemah Lagi di Atas 16.400, Simak Kurs Dollar AS di 5 Bank Besar Indonesia

Rupiah Melemah Lagi di Atas 16.400, Simak Kurs Dollar AS di 5 Bank Besar Indonesia

Whats New
Bea Cukai Tahan Ribuan Kontainer, ERP Jadi Solusi Tepat bagi Importir

Bea Cukai Tahan Ribuan Kontainer, ERP Jadi Solusi Tepat bagi Importir

Whats New
PLN IP Pakai Limbah Uang Kertas Jadi Bahan Bakar PLTU Bengkayang

PLN IP Pakai Limbah Uang Kertas Jadi Bahan Bakar PLTU Bengkayang

Whats New
Ini 5 Bandara dengan Trafik Tertinggi Saat Penerbangan Haji 2024

Ini 5 Bandara dengan Trafik Tertinggi Saat Penerbangan Haji 2024

Whats New
Bos Pupuk: 56 Persen Petani yang Terdaftar di e-RDKK Belum Menebus Pupuk Subsidi

Bos Pupuk: 56 Persen Petani yang Terdaftar di e-RDKK Belum Menebus Pupuk Subsidi

Whats New
Satu Data Perkebunan, Strategi Kunci Capai Perkebunan yang Berkelanjutan

Satu Data Perkebunan, Strategi Kunci Capai Perkebunan yang Berkelanjutan

Whats New
Usai Cetak Rekor 'Marketing Sales' pada 2023, CTRA Bakal Tebar Dividen Rp 389 Miliar

Usai Cetak Rekor "Marketing Sales" pada 2023, CTRA Bakal Tebar Dividen Rp 389 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com