Bos Pupuk Indonesia: Produksi Padi akan Turun 5,1 Juta Ton jika Program HGBT Tak Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengungkapkan, produksi padi nasional akan turun jika program subsidi gas industri atau program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tak dilanjutkan.

Adapun program HGBT akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Dia menjelaskan kenaikan harga gas 1 dollar AS per MMBTU akan mengakibatkan biaya atau anggaran pupuk subsidi sebesar Rp 2,23 triliun.

Baca juga: Dapatkah Pertanian Organik Skala Besar Meningkatkan Produksi Padi Nasional?

“Jika biaya itu ditanggung oleh petani kami memproyeksikan setiap kenaikan harga pupuk Rp 1.000 per kilogram menyebabkan penurunan konsumsi pupuk urea 13 persen dan NPK 14 persen. Sehingga dengan perhitungan tersebut akan berimplikasi pada hilangnya produksi padi secara nasional sebesar 5,1 juta ton per tahun," ujarnya RDP dengan Komisi IV DPR RI bersama dengan Kementerian Pertanian Eselon I di Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Tak hanya penurunan produksi beras, Rahmad bilang, jika program HGBT tak dilanjutkan juga bisa membuat produksi jagung menurun sebesar 1,2 juta ton per tahun.

Oleh karena itu, dia meminta dukungan dari Komisi IV DPR untuk bisa mendukung penyediaan sumber bahan baku gas bagi di Pupuk Indonesia.

Dia juga menilai, nilai subsidi yang diberikan sebesar 6 dollar AS per mmbtu cukup ideal bagi indusri pupuk. Sebab jika diberikan lebih dari angka itu dikhawatirkan biaya subsidi dari pemerintah akan bengkak.

Baca juga: Pemerintah Resmikan Pabrik Penggilingan Padi Pertama Milik Petani

“Sebenarnya kalau lebih rendah yah bagus untuk petani tapi biaya subsidi akan bengkak. Nah, kalau biaya subsidi bengkak juga kurang baik. Jadi menurut saya angka 6 dollar AS per mmbtu terbukti bagus untuk industri pupuk,” pungkasnya.

Sebelumnya, Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin mengatakan, kelanjutan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah di sektor industri akan diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang jelaskan kemarin sudah disampaikan oleh Pak Menteri ESDM bahwa ini (kelanjutan HGBT) nanti akan diputuskan dari presiden (Joko Widodo)," kata Rizal dalam acara Forum Gas Bumi 2024 SKK Migas di Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/6/2024).

Rizal mengatakan, Kementerian ESDM masih melakukan evaluasi hingga Agustus mendatang untuk kemudian dilaporkan ke Menteri ESDM dan dilanjutkan kepada Presiden Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.