JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengkritik rencana pemerintah membentuk family office.
Family office adalah salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Faisal mempertanyakan pendapatan negara dari pembentukan family office tersebut mengingat konsepnya memberikan keringanan pajak bahkan bebas pajak kepada individu superkaya dunia.
Baca juga: Luhut: Dana Family Office Global Berpotensi Tingkatkan PDB dan Investasi Indonesia
"Pendapatannya apa? Kan enggak dipajakin biasanya, terus uangnya dia remote, jadi makin enggak relevan," kata Faisal saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).
Faisal mengatakan, family office juga tidak menambah cadangan devisa negara.
Ia mengatakan, bukannya untuk menyimpan dana, family office berpotensi menjadi tempat pencucian uang. Hal tersebut, kata dia, pernah dialami Singapura.
"Ada (potensi pencucian uang), gampang dideteksi kok. Di Singapura kan itu masalahnya. Cukup banyak family business office itu menjadikan Singapura buat cucian uang. Jadi, mereka (Singapura) sekarang lebih ketat," ujarnya.
Lebih lanjut, Faisal mengatakan, dirinya tak melihat tujuan konkret pemerintah dalam membentuk family office. Ia juga mempertanyakan kesiapan regulasi untuk menghadirkan family office, khususnya terkait pajak.
"(Sebaiknya) identifikasi masalah kita apa. Kita ingin investasi yang berkualitas, menyerap lapangan kerja banyak, kemudian alih teknologi, meningkatkan devisa gitu-gitu kan," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan cara kerja family office di Indonesia.