Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Cara Kerja "Family Office", Luhut: Orang Superkaya Dunia Simpan Duit di Indonesia, Bebas Pajak...

Kompas.com - 02/07/2024, 06:06 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mengungkapkan cara kerja Family Office di Indonesia.

Family Office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Luhut mengatakan, cara kerja Family Office adalah dana dari orang kaya raya di dunia diperbolehkan disimpan di Indonesia. Namun, pemilik dana harus melakukan investasi di beberapa proyek di Indonesia.

"Mereka (orang superkaya dunia) tidak dikenakan pajak tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki," kata Luhut melalui akun resmi Instagram-nya @luhut.pandjaitan, Senin (1/7/2024).

Baca juga: Luhut: Dana Family Office Global Berpotensi Tingkatkan PDB dan Investasi Indonesia

Luhut mencontohkan, orang kaya tersebut menyimpan dana di Indonesia sekitar 10 juta-30 juta dollar Amerika Serikat (AS). Kemudian, dana tersebut diputar untuk diinvestasikan ke proyek yang ada di Tanah Air.

"Dia taruh duitnya 10 juta-30 juta USD dan investasi dan kemudian dia harus memakai orang Indonesia untuk kerja di Family office tadi," ujarnya.

"Kan banyak proyek di sini, ada hilirisasi, seaweed, dan macam-macam. Jadi Indonesia itu punya peluang yang besar dan harus diambil peluang ini dan tentu harus menguntungkan Indonesia," sambungnya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan, menurut data dari The Wealth Report, populasi individu superkaya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,34 persen selama periode 2023-2028.

Selain itu, peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat.

"Dengan memiliki Family Office, bukan hanya meningkatkan peredaran modal di dalam negeri nantinya, tetapi juga menghadirkan potensi peningkatan PDB dan lapangan kerja dari investasi dan konsumsi lokal," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyerahkan menyerahkan pembentukan tim pengkajian Family Office kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai rapat membahas Family Office bersama Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Dalam rapat tersebut hadir Menko Luhut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

"Ini nanti tim yang akan dibentuk Pak Menko akan mengkaji regulasi dan dari segi kesiapan kita, sehingga bisa kita launching untuk mendapatkan banyak masuknya dana-dana yang dikelola perusahaan keluarga atau family office," kata Sandi, Senin.

Baca juga: Luhut Bantah Negara Tak Mampu Biayai Program Makan Siang Gratis

Sandiaga menuturkan, keikutsertaan Family Office bersifat sukarela.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPPU: Penyaluran Subsidi Gas Elpiji 3 Kg Tak Tepat Sasaran

KPPU: Penyaluran Subsidi Gas Elpiji 3 Kg Tak Tepat Sasaran

Whats New
Hari Terakhir, Ini Cara Bayar Biaya Administrasi SPMB PKN STAN 2024

Hari Terakhir, Ini Cara Bayar Biaya Administrasi SPMB PKN STAN 2024

Whats New
3 Cara Melihat Nomor Kartu Debit BRI, Bisa dari HP

3 Cara Melihat Nomor Kartu Debit BRI, Bisa dari HP

Spend Smart
Diapresiasi ADB, Pabrik di Kendal Ini Mampu Daur Ulang 48.000 Ton Limbah Botol PET Per Tahun

Diapresiasi ADB, Pabrik di Kendal Ini Mampu Daur Ulang 48.000 Ton Limbah Botol PET Per Tahun

Whats New
IHSG Diperkirakan Lanjut Menguat, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diperkirakan Lanjut Menguat, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
BI Sebut Saat Ini Pengguna QRIS Sudah Mencapai 50 Juta

BI Sebut Saat Ini Pengguna QRIS Sudah Mencapai 50 Juta

Whats New
Harga Bahan Pokok Kamis 4 July 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Minyak Goreng Curah

Harga Bahan Pokok Kamis 4 July 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Minyak Goreng Curah

Whats New
Dituduh 'Mark Up' Harga Impor Beras, Ini Penjelasan Perum Bulog

Dituduh "Mark Up" Harga Impor Beras, Ini Penjelasan Perum Bulog

Whats New
BI Ungkap Perbedaan AS dan RI dalam Mengatasi Inflasi dan Tren Suku Bunga Tinggi

BI Ungkap Perbedaan AS dan RI dalam Mengatasi Inflasi dan Tren Suku Bunga Tinggi

Whats New
Dalam 100 Hari Kerja Pertama, KPPU Tangani 74 Notifikasi Merger dan Akuisisi

Dalam 100 Hari Kerja Pertama, KPPU Tangani 74 Notifikasi Merger dan Akuisisi

Whats New
Sesi Perdagangan Singkat, S&P 500 dan Nasdaq Sentuh Level Tertinggi Baru

Sesi Perdagangan Singkat, S&P 500 dan Nasdaq Sentuh Level Tertinggi Baru

Whats New
Scarlett Luncurkan 'Scarlett Beauty Impact': CSR Jangka Panjang untuk Kesejahteraan Masyarakat, Termasuk Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina

Scarlett Luncurkan "Scarlett Beauty Impact": CSR Jangka Panjang untuk Kesejahteraan Masyarakat, Termasuk Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina

Whats New
Dicita-citakan sejak Zaman Soeharto, Jalan Trans-Papua Mamberamo-Elelim Segera Dibangun

Dicita-citakan sejak Zaman Soeharto, Jalan Trans-Papua Mamberamo-Elelim Segera Dibangun

Whats New
Kebijakan Bank Sentral AS Masih Jadi Penentu Arah Pergerakan Kripto

Kebijakan Bank Sentral AS Masih Jadi Penentu Arah Pergerakan Kripto

Whats New
Meskipun Kian Menurun, Jumlah Pengangguran di Indonesia Dinilai Masih Tinggi, Apa Masalahnya?

Meskipun Kian Menurun, Jumlah Pengangguran di Indonesia Dinilai Masih Tinggi, Apa Masalahnya?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com