Pendapatan Negara 2024 Ditarget Rp 2.802 Triliun, Pemerintah Andalkan Investasi dan Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 2.802,3 triliun pada 2024. Pemerintah pun akan mengandalkan investasi dan perpajakan untuk mencapainya.

"Untuk tahun 2024 target pendapatan negara ditetapkan Rp 2.802,3 triliun," ujarnya dalam acara penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024, Rabu (29/11/2023).

Ia menuturkan, untuk mendorong masuknya investasi ke daam negeri, pemerintah bakal mengoptimalkan dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global.

Baca juga: Soroti Tren Penurunan Lifiting Migas, Sri Mulyani: Berdampak ke Investasi hingga Pendapatan Negara

Sementara pada sektor perpajakan akan terus didorong melalui kinerja ekonomi yang membaik dan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

"Pemberian insentif perpajakan akan tetap dilakukan secara terarah dan terukur. Basis perpajakan juga akan diperluas dan ditingkatkan. Tingkat kepatuan pajak akan terus diperbaiki," jelas Sri Mulyani.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga akan dioptimalkan dengan menjaga kualitas layanan publik.

Selain itu dengan menjaga kelestarian lingkungan, mengingat PNBP juga cukup besar berasal dari sumber daya alam.

"PNBP juga perlu untuk ditingkatkan dari sisi tata kelola," kata bendahara negara itu.

Baca juga: Larangan Penjualan Barang Impor di Bawah Rp 1,5 Juta Dinilai Bisa Gerus Pendapatan Negara dan UMKM

Anggaran belanja negara 2024

Adapun pemerintah menganggarkan belanja negara pada 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun. Dengan demikian akan terjadi defisit sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,29 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menjaga pembiayaan defisit tersebut agar tidak melebar dengan menggunakan cash buffer yang dimiliki pemerintah untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan menjaga rasio utang pada tingkat yang aman.

"Pembiayaan dari defisit ini akan terus dijaga pada saat dunia menghadapi situasi higher for longer untuk suku bunga dan tekanan terhadap nilai tukar," kata dia.

Baca juga: Soal Hilirisasi, Jokowi: Awalnya Memang Pahit bagi Eksportir Bahan Mentah dan Pendapatan Negara