Kebijakan Pasar Terbuka untuk Pangan Dinilai Perlu Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai kebijakan pangan open market atau pasar terbuka perlu diterapkan di tengah mewabahnya virus corona.

Ia berpendapat pandemi covid-19 menjadi salah satu penyebab naiknya harga berbagai komoditas pangan di Indonesia. Sementara itu keterbatasan produksi pangan dalam negeri menyebabkan keterbatasan pasokan di pasar sehingga menyebabkan harga semakin tinggi.

“Pemerintah perlu mengevaluasi berbagai regulasi yang berpotensi menghambat berjalannya kebijakan pangan yang terbuka," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Luhut: Rencana Lockdown Masih Dikaji

Felippa menilai, berbagai regulasi yang dapat digolongkan sebagai pembatasan dan hambatan masuknya komoditas dari pasar internasional, perlu dipastikan efektivitasnya terhadap stabilitas harga di dalam negeri.

Salah satu contoh nyata menurut Fellippa yaitu terjadinya fluktuasi harga dalam negeri pada bawang putih. Ia mengatakan sebanyak 90 persen bawang putih di Indonesia berasal dari China.

Akibat kebijakan lockdown di China, pasar bawang putih nasional kekurangan pasokan dan harganya menjadi sangat mahal.

"Bawang putih China biasanya berharga Rp 7.200 per kilogram dan dijual di Indonesia dengan harga Rp 26.600 per kilogram sementara untuk harga eceran bawang putih di pasar mencapai Rp 75.000 per kilogram," kata dia.

Baca juga: Dua Pejabat Kementerian Perindustrian Meninggal Dunia

Di sisi lain, pemerintah mewajibkan para importir menanam sebanyak lima persen dari volume impor bawang putih yang diajukan.

CIPS menilai kewajiban ini juga tidak mudah unttuk dipenuhi karena kesulitan importir untuk menemukan kelompok tani yang dapat diajak bekerja sama dalam menanam. Belum lagi keterbatasan lahan dan juga cuaca.

Felippa menilai pembatasan impor terbukti merugikan konsumen Indonesia, termasuk para petani yang selalu disebut-sebut merugi karena kebijakan impor.

"Petani juga termasuk konsumen karena mereka membeli komoditas pangan lebih banyak daripada yang mereka tanam sendiri. Untuk memastikan impor tidak merugikan petani, sekali lagi pemerintah perlu mendukung upaya peningkatan produktivitas dan usaha petani, seperti dengan akses finansial atau dukungan teknologi," ucap dia.

Baca juga: Erick Thohir: Saat Ini Angkasa Pura dan KAI Harus Siap Rugi