Ingin Beri Bantuan ke Tukang Bakso, Sri Mulyani Terganjal Data

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku pihaknya telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro yang bergerak di sektor informal dengan dua skema.

Bantuan yang pertama dengan skema pinjaman atau kredit dari pemerintah dengan mekanisme kredit Ultra Mikro (UMi) sekaligus mendapatkan restrukturisasi selama enam bulan.

Namun demikian, bendahara negara itu mengatakan untuk merealisasikan hal tersebut pihaknya belum memiliki data detil mengenai jumlah pelaku usaha sektor informal by name by address.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Anies Tak Ada Anggaran untuk Bansos 1,1 Juta Warga DKI

"Untuk pedagang bakso dan sektor informal lain bagaimana? Saya usulkan di sidang kabinet dan Presiden serta Wakil Presiden sudah setujui, namun kita kesulitan berhubungan dengan data dan menemukan di mana mereka karena sangat fluid," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020) malam.

"Jadi yang kita pikirkan untuk ultra mikro informal agar merekan mendapatkan dua sekaligus, pertama bantuan, namun sekaligus bisa masuk ke dalam financial inclusion, karena mereka unbankable," jelas dia.

Perempuan yang akrab disapa Ani itu menjelaskan, rencananya pelaku usaha ultra mikro di sektor informal akan mendapatkan pinjaman antara Rp 5 juta hingga Rp 10 juta dari pemerintah, sekaligus diberi restrukturisasi kredit langsung selama enam bulan.

"Namun tantangannya masalah mencari. Karena kalau UMi kan ada pendamping yang menyeleksi siapa yang berhak mendapatkan. Nah ini sekarang persoalan masalah pendataan agar tidak overlap," ujar dia.

Sebelumnya, Sri Mulyani pun sempat memaparkan bakal menggelontorkan keringanan kredit untuk debitur yang masuk dalam kategori pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM) yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Lebih dari Separuh Penduduk RI Tersentuh Bansos, Bagaimana Rinciannya?

Dia menjelaskan, keringanan kredit tersebut diberikan baik untuk debitur di bank perkreditan rakyat (BPR), perbankan, hingga perusahaan pembiayaan.

"Untuk kredit UMKM yang ada di BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan, yang di BPR itu tercatat 1,62 juta debitur, yang di perbankan 20,02 juta debitur, dan yang di perusahaan pembiayaan, termasuk mereka yang beli kredit motor roda dua, itu ada 6,76 juta debitur," ujar Sri Mulyani dalam video conference usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Rabu (29/4/2020).