Ketimbang Iuran Tapera, Buruh Tuntut Pemerintah Sediakan Rumah Jadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Namun, juga meminta agar program ini dilakukan perbaikan. Salah satunya adalah program ini berbentuk rumah dan hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

“Karena perumahan itu adalah hak dasar rakyat, maka dalam program ini pemerintah harus menyediakan rumah. Bukan hanya mengumpulkan tabungan kemudian meminta peserta untuk membeli rumah sendiri,” kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan tertulis diterima Kompas.com, Senin (8/6/2020).

Jika hanya berbentuk tabungan, lanjutnya, maka buruh tetap saja akan kesulitan untuk membeli rumah. Menurut Said Iqbal, dengan membangun perumahan sendiri, misalnya seperti konsep Perumnas, pemerintah bisa menetapkan harga rumah yang murah.

• Baca juga: PP Tapera: Perusahaan Wajib Potong Gaji Karyawan Sebelum Tanggal 10
• Baca juga: Ojol Angkut Penumpang Lagi, Gojek Aktifkan Layanan GoRide

Jadi tidak melalui pengembang yang seringkali hanya berorientasi pada keuntungan. Karena rumahnya dibangun oleh pemerintah, maka peserta bisa mendapatkan rumah dengan uang muka nol rupiah.

Hal yang lain diminta adalah jangka waktu cicilan bisa dibuat lama agar lebih kecil dengan bunga nol persen. “Oleh karena ini adalah program kepemilikan rumah maka pesertanya adalah buruh yang belum memiliki rumah,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni. Menurut dia, dengan harga rumah yang semakin mahal, banyak buruh yang tidak bisa memiliki rumah. 

Obon juga berpendapat, sebaiknya program ini berupa pengadaan rumah untuk buruh. "Jangan hanya ngumpulin iuran, tetapi rumahnya tidak disediakan," katanya. 

Obon memberikan catatan dalam program Tapera bahwa program ini jangan sampai memberatkan buruh. 

“Untuk iuran, dari sisi pengusaha harusnya bisa ditingkatkan. Jangan hanya, 0,5 persen. Selain itu harus ada kontribusi dari pemerintah,” katanya.

• Baca juga: Gaji Sudah Dipotong JHT BPJS Ketenagakerjaan, Kenapa Harus Ada Tapera?
• Baca juga: Tagihan Listrik Melonjak, DPR Bakal Panggil Direksi PLN