Lembaga Keuangan AS Surati Luhut, Ingin Investasi di 3 Sektor Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Komitmen lembaga keuangan asal Amerika Serikat, International Development Finance Corporation (IDFC) untuk berinvestasi di Indonesia mencapai tahap lanjut.

Ini terjadi setelah CEO IDFC Adam Boehler, mengirimkan surat kepada Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada 31 Juli 2020.

Komitmen kerja sama tersebut akan difokuskan dalam pengembangan di bidang farmasi, pertahanan dan keamanan, energi, serta untuk pengelolaan dana abadi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) yang akan menjadi wadah pendanaan baru untuk proyek di Indonesia.

Baca juga: Kepala BKPM: Dulu Investasi Pilih-pilih, Sekarang yang Penting Masuk

“Pak Luhut sangat mengapresiasi sambutan positif AS melalui IDFC dan keinginan mereka untuk menjadi mitra yang berharga bagi Indonesia. Sesuai permintaan mereka, pemerintah akan memberikan pedoman lebih lanjut untuk kerja sama di beberapa sektor,” ujar Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi melalui keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).

Merespon keadaan dunia di masa pandemi Covid-19, IDFC berminat untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang farmasi.

Bahkan, pemerintah AS berkeinginan untuk merelokasi industri farmasinya ke Indonesia.

Untuk sektor pertahanan dan keamanan, IDFC juga tertarik untuk berinvestasi salah satunya di wilayah Natuna. IDFC juga menjajaki peluang investasi di bidang energi dari hulu ke hilir.

Pengelolaan dana abadi (SWF) yang digagas pemerintah juga menarik minat IDFC yang akan mengucurkan investasinya, untuk membantu pengembangan infrastruktur di Indonesia. Uni Emirat Arab (UEA), lanjut Jodi, sudah lebih dulu menyatakan minatnya untuk berinvestasi melalui SWF.

Baca juga: Menko Luhut: Tadi Pak Presiden Telepon Saya Pagi-pagi...

Seperti diketahui, pada bulan Januari lalu, Presiden Jokowi telah melakukan pertemuan dengan Adam Boehler di Istana Negara.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan kalau pemerintah membutuhkan investasi untuk pembangunan Indonesia dari lembaga keuangan asal Amerika Serikat itu.