Ini Alasan Investor AS Enggan Tanamkan Modal di Indonesia

Kompas.com - 06/08/2020, 16:06 WIB
Seseorang berjalan dibawah bendera Amerika Serikat di pantai Pulau Coney saat mewabahnya virus corona (Covid-19), di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, Minggu (19/4/2020). Berdasarkan data Johns Hopkins University, hingga Selasa (21/4/2020), AS masih menjadi negara dengan kasus Covid-19 tertinggi dunia mencapai 787.794 dengan korban meninggal 42.362. ANTARA FOTO/REUTERS/ANDREW KELLYSeseorang berjalan dibawah bendera Amerika Serikat di pantai Pulau Coney saat mewabahnya virus corona (Covid-19), di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, Minggu (19/4/2020). Berdasarkan data Johns Hopkins University, hingga Selasa (21/4/2020), AS masih menjadi negara dengan kasus Covid-19 tertinggi dunia mencapai 787.794 dengan korban meninggal 42.362.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Penasihat Umum Lembaga Pengembangan Internasional Amerika Serikat (AS) John Gardner menjelaskan hal yang menjadi penghambat bagi perusahaan AS untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Salah satu penghambatnya adalah banyaknya regulasi di pemerintahan yang harus dilalui para investor agar memperoleh izin untuk menanamkan modal.

"Data menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia tidak mendukung perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia," kata Gardner dalam webinar bertajuk Relocating Investment to Indonesia, awal pekan ini.

Baca juga: Ini 3 Alasan Investor Lebih Pilih Vietnam Ketimbang Indonesia

Menurut Gardner, berdasarkan penelitian USAID, ada sekitar 15.000 peraturan di tingkat menteri yang berkaitan dengan investasi.

"Salah satu penelitian menunjukkan ada hampir 15.000 peraturan menteri di Indonesia. Dan 95 persen di antaranya baru disahkan pada tahun 2010," tutur Gardner.

Selain di pemerintah pusat, hambatan yang ditemui para investor yang muncul dari aturan pemerintah daerah (pemda).

"Beberapa peraturan pemerintah daerah bisa sangat berbahaya terhadap upaya menarik investasi asing (FDI)," ungkap Gardner.

Namun demikian, ia menyambut baik upaya pemerintah menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang memangkas segala aturan yang menghambat investasi.

Baca juga: Hinggu Juni, HKI Sebut Ada 50 Investor Berinvestasi di RI

"RUU Omnibus Law memangkas sekitar 1.200 pasal, ini penting untuk terus mendorong reformasi (birokrasi) lebih lanjut," jelasnya.

Selain itu, Gardner memandang pemerintah juga perlu berupaya terus menaikkan peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EODB) agar dapat menarik investasi secara inklusif. Saat ini, posisi Indonesia masih berada pada urutan ke-73 dari 190 negara.

"Menaikkan peringkat Indonesia secara global dalam EODB akan menjadi sinyal kuat bagi investor asing. Peringkat Indonesia sekarang jauh tertinggal dari para pesaingnya seperti Malaysia dan Vietnam. Dan saya sarankan Indonesia harus bergerak sangat agresif dalam hal ini. Seperti negara, atau regional lain, maupun di Asia Tenggara sendiri," sebutnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X