Anggaran Infrastruktur Lebih Tinggi dari Kesehatan, Faisal Basri Sentil Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Faisal Basri menyoroti kenaikan anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2021. Lonjakan anggaran tersebut dinilai tidak masuk akal dengan masih nyatanya ancaman pandemi Covid-19.

Dalam RAPBN 2021, pemerintah menganggarkan Rp 414 triliun untuk proyek-proyek infrastruktur, naik dari tahun ini sebesar Rp 281,1 triliun. Pada saat bersamaan, anggaran kesehatan tahun depan justru mengalami penurunan, dari tahun ini sebesar Rp 212,5 triliun menjadi Rp 169,7 triliun.

"Pembangunan infrastruktur, alokasi (anggaran) infrastruktur tertinggi sepanjang sejarah di tengah Covid. Gila luar biasa," katanya, dalam diskusi virtual, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: Erick Thohir: Harga Vaksin Covid-19 Dinamikanya Tinggi

Padahal, Faisal Basri menilai, permasalahan utama yang dihadapi berbagai negara dalam meredam dampak ekonomi dari Covid-19 adalah kesehatan.

Menurutnya, dengan adanya penurunan alokasi anggaran kesehatan, pemerintah tidak akan mampu menyediakan vaksin Covid-19 secara cuma-cuma bagi masyarakat Indonesia.

"Jadi lebih penting menyelamatkan proyek-proyek infrastruktur ketimbang menyelamatkan nyawa manusia dengan menyuntikan vaksin secara gratis. Ini negara apa ini?" ujarnya.

Baca juga: Bos BCA Minta Kemenkominfo Hapus Nomor Telepon Seluler yang Tak Aktif, Ini Sebabnya

Selain itu, Faisal membeberkan, rasio anggaran belanja pemerintah terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan data Bank Dunia, rasio anggaran belanja Indonesia pada 2021 terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam satuan kurs dollar AS, hanya mencapai 7,6 persen, turun dari 2020 sebesar 8,8 persen.

Dengan terus menurunnya rasio anggaran belanja negara itu, pemerintah dinilai tidak mampu melakukan langkah-langkah strategis, seperti halnya pemberian vaksin Covid-19 secara gratis ke seluruh masyarakat Indonesia.

"Jadi enggak bisa beli vaksin tadi, orang disuruh beli sendiri," ucapnya.

Baca juga: Subsidi Bunga Mandek, Alihkan Saja ke Subsidi Upah Pekerja UMKM