2021 Masa Transisi, Meterai Rp 6.000 dan Rp 3.000 Masih Berlaku

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut, meterai Rp 6.000 dan Rp 3.000 masih berlaku tahun depan.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan, pada tahun 2021 mendatang otoritas fiskal masih memberlakukan masa transisi untuk menghabiskan stok meterai nominal lama.

Adapun untuk diketahui, per 1 Januari 2021 pemerintah memberlakukan tarif bea meterai tunggal, yakni Rp 10.000.

Baca juga: Sah, Mulai Tahun Depan Tarif Materai Jadi Rp 10.000

"Jadi 2020 masih meggunakan Undang-undang Bea Meterai yang lama, transisi seperti diceritakan sebenarnya untuk menghabiskan stok meterai. Yang belum terpakai, kita beri ruang," jelas Suryo dalam taklimat media secara virtual di Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Suryo menjelaskan, tarif yang berlaku saat ini, yakni Rp 3.000 dan Rp 6.000 sudah berusia 20 tahun.

Tarif tersebut sudah mengalami kenaikan enam kali lipat dari tarif awal, yakni Rp 500 dan Rp 1000 sebagaimana yang dibolehkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Selain mengubah tarif, pemerintah pun menyesuaikan nilai dokumen yang dikenai bea meterai. Yakni dari Rp 250.000 menjadi minimal Rp 5 juta.

Baca juga: Ditjen Pajak: Meterai Digital seperti Bayar Pulsa

Dokumen yang dikenai bea meterai pun tak hanya dokumen fisik namun juga untuk dokumen digital atau elektronik.

"Itu kira-kira urgensi kenapa perlu mengubah Undang-undang Bea Meterai, yang pertama dokumen sudah berubah, termasuk elektronik, kedua tarif bea meterai sudah 20 tahun tidak naik, ini jadi urgensi, dasar alasan pada waktu mengusulkan mengubah bea meterai," jelas Suryo.

Adapun Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Arif Yanuar menyebut, masyarakat bisa menggunakan kedua materai yang ada baik Rp 3.000 dan Rp 6.000 di masa transisi pada 2021 mendatang.