Perancis Mulai Tarik Pajak Google dkk

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Perancis bakal menarik pajak perusahaan digital. Langkah tersebut diambil di tengah ancaman Presiden Donald Trump yang menyatakan bakal menerapkan tarif balasan yang bakal memicu perang dagang.

Dilansir dari CNN, Kamis (26/11/2020) pajak penghasilan (PPh) untuk perusahaan digital bakal ditarik sebesar 3 persen. Kebijakan tersebut sebenarnya telah diperkenalkan oleh pemerintah Prancis sejak tahun lalu.

Namun demikian, pemerintah setempat memutuskan untuk menunda pengumpulan PPh digital seiring dengan proses negosiasi antar otoritas fiskal dunia terkait sistem perpajakan digital, bersama dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Namun demikian, hingga kini proses negosiasi tersebut belum menunjukkan hasil.

"Perusahaan akan mendapatkan tagihan pajak tahun ini," ujar Kementerian Keuangan setempat.

Google, Facebook, serta Amazon merupakan raksasa teknologi Amerika Serikat yang bakal ditarik pajak oleh pemerintah Perancis. Sebab di dalam ketentuan perpajakan setempat, perusahaan dengan pendapatan global sebesar 750 juta euro atau sekitar 894 juta dollar AS yang bakal ditarik pajak oleh pemerintah Perancis.

Baca juga: Luhut: Pandemi Tidak Dapat Mematahkan Semangat Kita...

Sebelumnya, pemerintah Trump sempat mengatakan bakal membalas pajak digital prancis dengan menerapkan cukai untuk 1,3 miliar dollar AS produk impor asal Perancis termasuk tas serta kosmetik.

Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire mengatakan dengan kemenangan Presiden terpilih AS Joe Biden, pihak AS akal melakukan pembicaraan ulang dengan OECD agar kesepakatan global terkait pajak digital bisa segera tercapai.

Pemerintah Perancis pun selama ini terus mengatakan, pajak digital bakal mulai berlaku di negara tersebut pada bulan Desember tahun ini, bila proses negosiasi masih belum membuahkan hasil.

"Kami benar-benar berharap pemerintah Biden dapat memulai hubungan baru antara Amerika Serikat dengan Eropa, yang kemungkinan dimulai dengan konsensus di level OECD pada awal 2021," ujar Le Maire.

Baca juga: MenkopUKM: UMKM Papua Bisa Fokus pada Komoditas Unggul Seperti Sagu dan Rempah