BPK Sudah Endus Dugaan Korupsi Asabri Sejak 2013

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi pada PT Asabri (Persero) sejak tahun 2013.

Seperti diketahui, Asabri saat ini terjerat kasus dugaan korupsi yang diperkirakan membuat kerugian negara sebesar Rp 17 triliun.

Kini kasus tersebut ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi di Asabri, Erick Thohir Koordinasi dengan Kejagung

Auditor Utama Investigasi BPK Hery Subowo mengatakan, pada 2013 BPK telah melakukan audit terhadap program santunan, tunjangan hari tua (THT), dana pensiun, biaya operasional, belanja modal, serta program kemitraan dan bina lingkungan Asabri periode 2011-2012.

"Pertimbangan investigatif adalah berdasarkan informasi awal dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada PT Asabri pada 2013," ujar Hery dalam acara Media Workshop BPK secara virtual, Selasa (29/12/2020).

Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga didasarkan informasi yang di dapat dari pihak eksternal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, sudah mengendus adanya penyimpangan keuangan di Asabri sejak 2012.

Menurut Hery, KPK akhirnya menyurati BPK untuk bisa melaksanakan audit kerugian negara perusahan pelat merah tersebut.

Surat permohonan itu diterima BPK pada 15 Januari 2018.

Baca juga: Erick Thohir Tunjuk Anak Buah Prabowo Jadi Wakil Komisaris Utama Asabri

Di sisi lain, Polda Metro Jaya turut mengirimkan surat perihal permintaan penghitungan kerugian negara.

Surat permohonan tersebut diterima oleh BPK pada 31 Januari 2020.

Ada pula permintaan audit investigasi dan joint investigation dari Bareskrim Polri, yang suratnya diterima BPK pada 4 Februari 2020.

"Fungsi investigatif atau menghitung kerugian negara itu bersifat responsif, jika ada permintaan," ujar Hery.

Hery mengatakan, sampai saat ini pemeriksaan terhadap Asabri masih berlangsung dan sudah dalam tahap penyusunan laporan terkait hasil investigasi tersebut.

Baca juga: BPK: Masalah Kepesertaan BPJS Kesehatan Jadi Temuan Berulang Sejak 2015

Meski demikian, Hery enggan merinci lebih lanjut hasil investigasi.

"Jadi ini belum bisa disampaikan. Pada prinsipnya kami mendukung proses investigasi yang dilakukan aparat penegak hukum, dan kami merespons dengan penugasan untuk pemeriksaan atas penghitungan kerugian negara," kata Hery.