Turunkan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Jadi 0 Persen, Pemerintah Bakal Rombak Sistem Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperhitungkan, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa mencapai 0 persen pada tahun 2024 mendatang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, untuk mencapai target tersebut, pemerintah bakal merombak sistem penyaluran bansos.

Dia menjelaskan, nantinya, hanya akan dua jenis bansos yang diberikan oleh pemerintah.

Baca juga: Survei: Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro di Kota Rendah, Mulai Berutang hingga Tak Dapat Bansos

"Nantinya bansos dipaket hanya menjadi dua, program sembako, plus kemudan bansos bersyarat untuk KK miskin, terutama untuk menghilangkan extreme poverty (kemiskinan ekstrem)," jelas Suharso dalam acara Kompas CEO Forum yang diadakan secara virtual, Kamis (21/1/2021).

Merujuk data terakhir Bank Dunia, saat ini tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 3,371 persen terhadap total penduduk di Indonesia.

Angka tersebut setara dengan sekitar 9,91 juta jiwa.

Bank Dunia sendiri mendefinisikan kemiksinan ekstrem sebagai penduduk dengan pendapatan kurang dari 1,9 dollar AS per hari,

"Bappenas menghitung extreme poverty di Indonesia tahun 2024 itu bisa 0 persen," ujar Suharso.

Baca juga: Bank Dunia Soroti Ketahanan Pangan RI: Orang Miskin Masih Sulit Jangkau Makanan Bergizi

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019.

Dengan demikian, jumlah penduduk miskin RI saat ini tercatat sebanyak 26,42 juta orang.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen.

Posisi ini meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.

Selain itu, akibat pandemi Covid-19, survei BPS menunjukkan kelompok masyarakat lapisan bawah atau berpendapatan rendah, 70 persen mengaku mengalami penurunan pendapatan.

Sementara untuk masyarakat berpendapatan tinggi, yakni di atas Rp 7,2 juta, sebanyak 30 persen mengaku pendapatannya berkurang selama pandemi.