Sepanjang 2021, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 328,5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah gencar menarik utang sejak awal tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi penarikan utang mencapai Rp 328, 5 triliun.

Realisasi tersebut sudah mencapai 27,9 persen dari target pembiayaan senilai Rp 1.177,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini menggambarkan bahwa kita masih relatif front loading, issuance kita terutama masih cukup heavy di kuartal I-2021, karena untuk target semester I sudah 63,9 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/4/2021).

Baca juga: Investasi Bitcoin di Indonesia Diprediksi akan Terus Meningkat

Sri Mulyani mengatakan, pembiayaan utang bersumber dari dua instrumen, yakni dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.

Penerbitan SBN tercatat sudah mencapai Rp 337,2 triliun atau 27,9 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.207,3 triliun.

"Sedangkan pinjaman neto mengalami negatif 8,7 triliun. Kemudian untuk pembiayaan investasi baru terealisasi Rp 5,6 triliun dari Rp 184,5 triliun," ucap Sri Mulyani.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menyebut, utang diperlukan terutama untuk menopang pembiayaan utang, termasuk investasi, dan menambal defisit APBN yang melebar akibat pandemi Covid-19.

"Defisit dibutuhkan untuk akselerasi pemulihan ekonomi, yang langsung manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha," sebut dia.

Baca juga: Fintech Adalah: Pengertian, Jenis, dan Aturan Hukumnya

Ke depan kata Ani, target pembiayaan APBN masih akan dipenuhi dari penerbitan SBN. Bank Indonesia sebagai bank sentral pun akan turut menyerap SBN di tahun ini, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) I tanggal 16 April.

Seperti diketahui, bank sentral telah sepakat mengikuti skema tanggung renteng (burden sharing) bersama pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional.

BI turut menyumbang dengan pembelian SBN dengan mekanisme SKB I mencapai Rp 101,91 Triliun, terdiri dari pembelian SUN Rp 64,85 triliun dan SBSN Rp 37,06 triliun.

"Jadi kalau kita bicara tentang apakah defisit ini produktif? Jelas produktif karena untuk membantu masyarakat secara langsung dalam situasi Covid-19 dan mendukung dunia usaha pulih kembali," pungkas Ani.

Baca juga: Maluku Bakal Punya Pertanian Kakao Komersial Berkelanjutan