BPKP Temukan 40 Persen Belanja Pemda Tak Ada Manfaatnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan, hampir 30-40 persen anggaran pemerintah daerah (Pemda) tidak menghasilkan manfaat apapun bagi masyarakat.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, hal itu ditemukan usai BPKP melakukan remote audit saat pandemi Covid-19 berlangsung. Audit yang berbasis digital ini membuat cakupannya lebih luas.

"Intinya kita lakukan semacam remote audit, hasilnya hampir 30-40 persen anggaran di daerah itu memang tidak menghasilkan manfaat apa-apa," kata Ateh dalam Kongres IPKN secara virtual, Selasa (22/6/2021).

Baca juga: BPK: Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Asabri Capai Rp 22,78 Triliun

Dia menuturkan, anggaran yang tidak efektif dan efisien itu membuat Pemda tak kunjung berhasil mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Begitupun meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan.

Pemerintah pusat sudah berkali-kali meminta Pemda untuk menggunakan anggaran seefektif mungkin saat pandemi Covid-19.

Kinerja APBN saat ini tergantung dari akselerasi anggaran Pemda karena rasio transfer ke daerah (TKDD) mencapai 1/3 dari APBN.

"Untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesehatan, pendidikan, itu bisa kita perbaiki agar daerah bisa benar-benar menghasilkan manfaat dalam penggunaan anggaran kepada masyarakat," ujar Ateh.

Baca juga: Audit Laporan Keuangan Sempat Terlambat, Dirut Asabri: Sangat Memalukan untuk BUMN

Ia menambahkan, BKPK siap membantu kementerian/lembaga (K/L) membereskan data dengan memanfaatkan data Forlap dan data forensik di BPKP.

Dia bilang, pemanfaatan data secara digital banyak sekali kegunaannya, seperti cleansing data bansos UMKM dari Kemensos, cleansing data insentif tenaga kesehatan, maupun data klaim rumah sakit.

"Dan sekarang ini termasuk menangani adanya isu tentang ribuan tenaga ASN fiktif. Ini bisa kita gunakan banyak sekali, dan kita sudah membuka diri pada seluruh K/L bila membutuhkan bisa menggunakan lab data forensik dan analytics kami," sebut Ateh.

Terkait anggaran Pemda, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, belanja beberapa daerah memang lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai dibanding belanja modal.

Belanja pegawai yang cukup tinggi di beberapa daerah membuat akselerasi pertumbuhan ekonomi yang digemakan pemerintah pusat tidak maksimal.

Baca juga: Utang Garuda Indonesia Membengkak Rp 70 Triliun, DPR Minta Audit Laporan Keuangan

Bendahara negara itu lantas menyebut Bangka Belitung menjadi salah satu provinsi dengan belanja pegawai tertinggi mencapai 36 persen.

Sedangkan Jawa Barat menjadi yang terendah, yakni 21,4 persen.

Di tingkat Kabupaten, rata-rata belanja pegawai untuk membayar gaji mencapai 35,3 persen.

Tercatat 189 Pemda sudah lebih rendah, namun ada 30 Pemda yang masih di atas rata-rata. Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur menjadi kabupaten dengan belanja pegawai paling tinggi.

"Kabupaten Berau paling rendah 22 persen. Tapi ada 30 Pemda yg di atas itu, 50 persen di Kabupaten Bangkalan," beber Sri Mulyani beberapa waktu lalu.