Jokowi Sentil PLN: Perizinan Bertele-tele, Ini Harus Dipangkas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyentil PLN terkait pengurusan perizinan yang sampai saat ini masih bertele-tele.

Sentilan Jokowi untuk PLN ini disampaikan di hadapan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan para Direktur Utama BUMN dalam sebuah acara di Ballroom Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (14/10/2021) lalu.

Meski sudah berseleng beberapa hari, sentilan Jokowi ini baru terungkap pada Sabtu (16/10/2021) ketika akun YouTube Sekretariat Presiden mengunggah video arahan Jokowi tersebut.

Baca juga: Kata Jokowi, Jalanan RI Sudah Ramai dengan Mobil Listrik di 2024

Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan pentingnya untuk membangun profesionalisme dan nilai-nilai dasar di dalam diri para pimpinan BUMN.

Menurutnya, para direktur utama BUMN merupakan orang-orang terpilih yang diharapkan percaya diri menghadapi persaingan baik secara nasional maupun global. Demikian disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN

“Ini, sekali lagi, perlu saya sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan, karena yang ingin kita bangun ini adalah profesionalisme,” ujar Jokowi.

Kepala Negara juga meminta kepada para direktur utama BUMN untuk membangun sebuah kultur kerja yang lebih sederhana.

Jokowi menegaskan bahwa ia menginginkan alur kerja pemerintahan yang kompleks tidak diterapkan di BUMN.

Baca juga: Resmikan Pelabuhan Logistik Pertama di NTT, Jokowi: Supaya Pelabuhan Labuan Bajo yang Lama Bersih

Sebagai contoh, perizinan untuk pembangkit listrik. Jokowi menyebut, terdapat 259 naskah perizinan dengan nama berbeda tetapi maksud di dalam surat tersebut sama.

“Waktu yang diperlukan mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun mengadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas, enggak boleh misalnya di PLN sampai bertele-tele itu. Enggak bisa lagi,” lanjutnya.

Di samping itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan bahwa kompleksnya birokrasi akan berpengaruh terhadap investasi di Indonesia.

“Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit-belit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua,” tambahnya.

Lebih lanjut, Presiden meminta kepada para direktur utama BUMN yang hadir baik secara fisik maupun daring untuk lebih berani dalam berkompetisi dan mengambil risiko.

Perintah Jokowi untuk Erick Thohir

Jokowi juga menginstruksikan Menteri BUMN untuk tidak lagi memberikan proteksi kepada perusahaan BUMN dalam kondisi menurun.

“Jadi, tidak ada lagi itu yang namanya proteksi-proteksi, sudah. Sudah, lupakan Pak Menteri, yang namanya proteksi-proteksi itu,” imbuhnya.

Baca juga: Pelindo Resmi Merger, Jokowi: Saya Sudah Tunggu-tunggu sejak 7 Tahun Lalu

Pada kesempatan tersebut, Presiden menuturkan bahwa BUMN di Indonesia sudah mulai melakukan penggabungan, konsolidasi maupun reorganisasi. Saat ini, jumlah perusahaan BUMN di Indonesia berjumlah 41 dari sebelumnya 108 perusahaan.

“Ini sebuah fondasi yang sangat baik, kemudian diklasterkan, itu juga baik,” ucap Jokowi.