Sri Mulyani Ingatkan soal Prokes karena Pemerintah Sudah Gelontorkan Ratusan Triliun untuk Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat untuk terus mematuhi dan menerapkan disiplin protokol kesehatan selama virus Covid-19 masih ada.

Pasalnya, pemerintah sudah mengalokasikan dana fantastis hingga ratusan triliun untuk penanganan Covid-19. Dana itu masuk dalam anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster kesehatan.

"Pemerintah telah mengalokasikan (dana di) bidang kesehatan ratusan triliun, ini untuk menjaga masyarakat. Dan kita harap masyarakat tetap menjaga prokes karena biaya yang dikeluarkan untuk penanganan Covid-19 sungguh sangat besar," kata Sri Mulyani dalam Seminar Sinergi Pengawasan Nasional Program PC-PEN Tahun 2021 secara virtual di Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Baca juga: Tak Ingin RI Jadi Negara Pecundang, Sri Mulyani Andalkan Anak Muda

Bendahara negara ini menjelaskan, masyarakat harus menerapkan disiplin prokes meskipun kasus Covid-19 di Indonesia sudah menurun. Belajar dari kasus negara lain dan kasus di dalam negeri sebelumnya, virus Covid-19 bisa meningkat lagi.

Peningkatan kasus bisa terjadi karena normalisasi kegiatan, baik sekolah, bekerja, hingga liburan yang menyebabkan peningkatan mobilitas masyarakat. Apalagi kata dia, jika efek vaksinasi Covid-19 mulai menurun seiring berjalannya waktu.

"Ini pasti menimbulkan probabilitas atau kemungkinan terjadinya kenaikan kasus. Demikian dengan bila terjadinya apa yang disebut liburan yang menyebabkan masyarakat meningkat mobilitasnya," beber dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, realisasi anggaran di klaster kesehatan hingga 15 Oktober 2021 sudah mencapai 53,9 persen atau Rp 115,84 triliun dari pagu Rp 214,96 triliun.

Anggaran ini melonjak tinggi dibanding tahun lalu maupun alokasi di awal tahun 2021.

"Program untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan melonjak tinggi, kalau tahun sebelumnya di bawah Rp 160 triliun, tahun ini bidang kesehatan mencapai lebih dari Rp 214 triliun dan hari ini realisasinya mencapai Rp 115,84 triliun," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Isu Punya NIK Wajib Bayar Pajak, Ini Kata Sri Mulyani

Anggaran klaster kesehatan tersebut digunakan untuk penggunaan rumah sakit darurat Asrama Haji Pondok Gede, pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan untuk 580.290 pasien, insentif 1,26 juta nakes pusat.

Lalu, santunan kematian untuk 446 nakes, pengadaan 121,41 juta dosis vaksin, dan bantuan iuran JKN untuk 34,71 juta orang.

"Saat varian melonjak kita harus membangun berbagai fasilitas RS darurat, pembagian obat, dan membayar biaya perawatan masyarakat yang sudah lebih dari 0,5 juta pasien. Dan klaim ini masih akan terus mengalir untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan pembayarannya," pungkas Sri Mulyani.