Luhut Sebut Dampak Ekonomi PPKM Tak Separah PSBB, Ini Buktinya

JAKARTA, KOMPAS.com – Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan penjelasan mengenai dampak ekonomi dari adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Luhut membandingkan dampak ekonomi diterapkannya PPKM dengan dampak ekonomi dari kebijakan sebelumnya, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurutnya, dampak ekonomi yang timbul akibat penerapan PPKM tidak separah ketika pemerintah memberlakukan PSBB.

Baca juga: Pesan Jokowi ke Luhut soal PPKM: Belajar dari Lonjakan Kasus di Eropa

“Kami melihat dampak PPKM Jawa-Bali terhadap penurunan konsumsi rumah tangga, investasi, dan industri pengolahan lebih rendah dibandingkan dengan periode PSBB, serta pulih lebih cepat,” kata Luhut dalam konferensi pers terkait evaluasi PPKM pada Senin (9/11/2021).

Hasil kebijakan PPKM Jawa-Bali

Dia menjelaskan, penerapan PPKM yang terus dilakukan dan dievaluasi oleh Pemerintah tiap minggunya memang memberikan dampak yang tetap terkendali dan terus membaik.

Hal ini dapat terlihat dari situasi pandemi Covid-19 yang terus terjaga pada kondisi yang rendah. Kasus konfirmasi di Jawa Bali terus mengalami penurunan dari puncaknya hingga mencapai 99 persen dari puncak kasus pada 15 Juli yang lalu.

“Selain itu, Rt Indonesia dan Jawa Bali juga masih berada di bawah 1, mengindikasikan terkendalinya pandemi Covid-19. Rt di Jawa tetap pada angka 0,93 sementara di Bali pada angka 0,97,” jelasnya.

Di sisi lain, Luhut juga mengungkapkan bahwa terdapat juga tren kenaikan kasus di Jawa-Bali, utamanya terjadi pada 43 kabupaten/kota dari 128 Kabupaten/Kota atau 33,6 persen dalam 7 hari terakhir.

Baca juga: PPKM Makin Longgar, Volume Lalu Lintas Tol Jasa Marga Naik 63 Persen

“Kami akan mengumpulkan 43 kabupaten/kota di Jawa Bali tersebut untuk segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi demi menahan tren kenaikan,” tegasnya.

Luhut bilang, terkait relaksasi PPKM yang terus dilakukan oleh Pemerintah berdampak kepada kenaikan mobilitas yang cukup tinggi hingga di atas baseline.

“Peningkatan ini harus diwaspadai, karena masih ada 34 persen Kabupaten/Kota di Jawa-Bali yang mobilitasnya cukup tinggi namun tingkat vaksinasinya belum mencapai target,” seru Luhut.

Ia menambahkan, seiring dengan pelaksanaan relaksasi PPKM yang dilakukan di berbagai sektor, disiplin protokol kesehatan menjadi kunci bagi kasus tetap terkendali.

“Untuk itu, kami terus menurunkan tim untuk melihat pelaksanaan penerapan protokol kesehatan yang dijalankan, utamanya di area publik,” tutur Luhut.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia

Dalam kesempatan itu, Luhut juga menyampaikan penjelasan mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya.

Ia menegaskan, keberhasilan menurunkan kasus dengan cepat dan pembukaan yang dilakukan secara bertahap mampu menahan perlambatan perekonomian.

Baca juga: Luhut: Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Lebih Tinggi dari Perkiraan Sebelum PPKM