Soal Krisis Stok Batu Bara, Erick Thohir: Ini Bukan Saatnya Saling Menyalahkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pihaknya mendukung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta BUMN memastikan ketersediaan pasokan batu bara dalam negeri menjadi prioritas.

Hal itu terkait persoalan krisis pasokan batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga (PLTU) milik PLN, termasuk Independen Power Producer (IPP) atau swasta. Selain itu untuk menyikapi persediaan gas alam cair atau LNG dalam negeri, khususnya kepada PLN.

"BUMN mendukung kebijakan pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan dalam negeri ini menjadi prioritas," ujar Erick Thohir dalam keterangannya, Rabu (5/1/2022).

Baca juga: Erick Thohir Dukung Larangan Ekspor Batu Bara

Ia bilang, telah menghubungi direksi PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) pada Senin (3/1/2022) malam untuk memastikan adanya kerja sama dan kesinambungan, serta tidak ada ego sektoral dalam menghadapi situasi saat ini.

Menurut Erick, dalam kondisi saat ini, semua pihak memiliki peran untuk bekerja sama dan tidak saling menyalahkan guna mendukung ketahanan energi nasional.

"Dalam situasi seperti ini, seluruh elemen, baik kementerian, BUMN, pengusaha harus bergotong royong dan tidak saling menyalahkan," kata dia.

Dia pun menyetujui arahan Presiden Jokowi bahwa pihak swasta yang memang tidak disiplin dalam mematuhi kebijakan DMO harus mendapatkan sanksi yang sesuai, bahkan pencabutan izin ekspor atau bila perlu izin usahanya dicabut.

Adapun DMO atau domestic market obligation merupakan kewajiban produsen batu bara domestik untuk memasok produksi batu bara bagi kebutuhan dalam negeri.

Baca juga: Soal DMO Batu Bara, Kadin: Kami Sejalan dengan Presiden

"Tetapi juga jangan disamaratakan kalau ada yang bagus, jangan disamaratakan ini salah semua, tidak. Makanya solusinya bukan saling menyalahkan, tapi bergotong royong menyelesaikan masalah," ungkap Erick Thohir.

Ia pun meminta, ke depannya ada kontrak jangka panjang terkait DMO yang dapat disesuaikan setiap bulan, bukan per tahun. Dia juga menilai perlu adanya antisipasi atas hambatan dalam kondisi cuaca yang dapat memengaruhi pasokan batu bara.

Erick mengaku telah memanggil direksi PTBA dan meminta ada kesepakatan jangka panjang dengan pihak PLN.

"Jadi 25 persen itu nanti kontraknya bisa dialokasikan ke PTBA, tapi hitungannya memang cost plus, artinya ini cost-nya kita buka angkanya, jadi terbuka supaya kalau sampai ada guncangan seperti saat ini reserve yang ada di PTBA bisa dipakai," paparnya.

Ia mengatakan, Indonesia memang memiliki kontrak besar dalam batu bara, nikel, timah, LNG, yang memerlukan komunikasi dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu, permasahalan krisis pasokan di dalam negeri ini, jangan sampai membuat negara lain melihat Indonesia tidak profesional.

"Semuanya harus komunikasi, dan negara lain Insyaallah mendukung lah, selama tidak disetop tahunan, kalau cuma tunda 20 hari, mereka kan juga penuh. Yang penting kita jangan saling menyalahkan, kita turun sesuai instruksi Presiden kita harus selesaikan masalahnya," pungkasnya.

Baca juga: Ekspor Batu Bara Dilarang, Ini Kata Adaro