Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tanya-tanya Pajak di Kompas.com
Konsultasi dan Update Pajak

Tanya-tanya Pajak merupakan wadah bagi Sahabat Kompas.com bertanya (konsultasi) dan memperbarui (update) informasi seputar kebijakan dan praktik perpajakan.

Babak Baru Perpajakan Indonesia Pasca-Terbitnya UU HPP

Kompas.com - 14/01/2022, 10:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PAJAK merupakan instrumen utama dan penting dalam pengelolaan sebuah negara. Dimensi pajak sangat kompleks.

Tidak hanya sebatas alat untuk mengumpulkan penerimaan negara, pajak juga penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial yang semakin dinamis dari waktu ke waktu. 

Di tengah krisis multidimensi dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19, pajak semakin dibutuhkan, terutama untuk mendukung kebijakan countercyclical di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Kebijakan membutuhkan anggaran super besar untuk menangani dan mengatasi pandemi sekaligus memulihkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 

Semua itu mendorong Pemerintah Indonesia melakukan reformasi perpajakan besar-besaran. Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi narasi yang kemudian dibangun dan dibahas cepat bersama DPR menggunakan skema omnibus law

Baca juga: Kapan Aturan Baru Pajak UU HPP Berlaku?

Pemerintah optimistis UU HPP mampu menjadikan sistem perpajakan Indonesia semakin efisien, netral, fleksibel, efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi pembayar pajak. 

"Selain mengumpulkan penerimaan, pajak juga harus peka dan sensitif, serta responsif terhadap kebutuhan ekonomi, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Kick Off Sosialisasi UU HPP secara daring di hadapan pengusaha (19/11/2021). 

Di sisi lain, lanjut Sri Mulyani, tata kelola pajak juga dituntut makin baik.

"Tidak boleh ada korupsi. Harus ada proses dan prosedur yang mudah, simple, dan singkat (bagi pembayar pajak)," tegas dia. 

Terdiri dari 9 Bab dan 19 Pasal, UU HPP memunculkan dua kebijakan baru—yaitu Program Pengampunan Sukarela (PPS) dan Pajak Karbon—, mengubah besaran tarif pajak, sekaligus merevisi empat UU Perpajakan, yakni UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), dan UU Cukai.

Baca juga: Poin Penting Perubahan dan Tambahan Aturan Pajak di UU HPP

Lalu, apakah UU HPP mampu menjawab harapan dan tuntutan zaman? 

Untuk menjawab itu, Kompas.com berkolaborasi dengan MUC Consulting menggelar rangkaian seminar #BIJAK (Bicara Pajak) untuk membedah poin-pon penting UU HPP. Seminar pertama akan digelar daring (webinar).

Webinar perdana akan diselenggarakan pada Rabu, 19 Januari 2022 pukul 13.00 WIB. Topik yang diangkat adalah babak baru perpajakan Indonesia pasca-terbitnya UU HPP.

Babak baru perpajakan pasca-terbitnya UU HPP akan dijelaskan langsung oleh Dian Anggraeni, SE, MSi, Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Webinar akan dipandu oleh Direktur MUC Consulting, Shinta Marvianti.

Sahabat Kompas.com dapat mengikuti webinar via Zoom dengan melakukan registrasi melalui link ini (kuota 500 orang).

Baca juga: Potensi Masalah di Balik Perluasan Objek PPN

Webinar #BIJAK dapat diikuti juga melalui live streaming di Youtube @mucconsulting dan @Kompas.com. Kami menyediakan e-certificate bagi peserta yang mengisi formulir registrasi dan memberikan feedback pasca-acara. 

Link dan QR registrasi Zoom untuk Webinar Bicara Pajak: Babak Baru Perpajakan Indonesia Pasca Terbitnya UU HPPKOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Link dan QR registrasi Zoom untuk Webinar Bicara Pajak: Babak Baru Perpajakan Indonesia Pasca Terbitnya UU HPP

Sejak 2021, MUC berkolaborasi dengan Kompas.com menghadirkan rubrik Tanya-tanya Pajak di Kompas.com.

Rubrik ini merupakan wadah bagi Sahabat Kompas.com untuk bertanya dan memperbarui informasi seputar kebijakan dan praktik perpajakan, sekaligus menghubungkannya dengan para praktisi perpajakan. 

Baca juga: Ada Konsultasi Pajak di Kompas.com, Bertanyalah...

Rangkaian webinar #BIJAK menjadi bagian dari kolaborasi Kompas.com dan MUC pada 2022. Melalui #BIJAK dan Tanya-tanya Pajak di Kompas.com, topik perpajakan diharapkan menjadi isu yang relevan untuk dibicarakan oleh semua kalangan, tidak eksklusif bagi kalangan tertentu saja. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hindari Macet Demo Buruh 1 Mei, KAI Ubah Operasional 12 Kereta Api

Hindari Macet Demo Buruh 1 Mei, KAI Ubah Operasional 12 Kereta Api

Whats New
Mengenal Mata Uang Israel dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Mengenal Mata Uang Israel dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Whats New
Duduk Perkara soal Warung Madura Diimbau Tak Buka 24 Jam, Berawal dari Keluhan Minimarket

Duduk Perkara soal Warung Madura Diimbau Tak Buka 24 Jam, Berawal dari Keluhan Minimarket

Whats New
Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru Pada Rabu 1 Mei 2024

Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru Pada Rabu 1 Mei 2024

Spend Smart
Harga Emas Terbaru 1 Mei 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 1 Mei 2024 di Pegadaian

Spend Smart
7 Bandara Ditutup Smentara Akubat Erupsi Gunung Ruang, 50 Penerbangan Terdampak

7 Bandara Ditutup Smentara Akubat Erupsi Gunung Ruang, 50 Penerbangan Terdampak

Whats New
Harga Bahan Pokok Rabu 1 Mei 2024, Harga Daging Ayam Ras Naik

Harga Bahan Pokok Rabu 1 Mei 2024, Harga Daging Ayam Ras Naik

Whats New
Emiten Kendaraan Listrik VKTR Catat Pendapatan Bersih Rp 205 Miliar per Kuartal I-2024

Emiten Kendaraan Listrik VKTR Catat Pendapatan Bersih Rp 205 Miliar per Kuartal I-2024

Whats New
Cek Harga BBM Pertamina per 1 Mei 2024

Cek Harga BBM Pertamina per 1 Mei 2024

Whats New
Harga BBM Shell per 1 Mei 2024 Naik, Cek Rinciannya!

Harga BBM Shell per 1 Mei 2024 Naik, Cek Rinciannya!

Whats New
Satgas Judi 'Online' Belum Mulai Bekerja, Pemerintah Masih Susun Formula

Satgas Judi "Online" Belum Mulai Bekerja, Pemerintah Masih Susun Formula

Whats New
Penyaluran Kredit Ultramikro Capai Rp 617,9 Triliun pada Kuartal I-2024

Penyaluran Kredit Ultramikro Capai Rp 617,9 Triliun pada Kuartal I-2024

Whats New
Bayar Klaim Simpanan 10 BPR Bangkrut, LPS Kucurkan Rp 237 Miliar per April 2024

Bayar Klaim Simpanan 10 BPR Bangkrut, LPS Kucurkan Rp 237 Miliar per April 2024

Whats New
[POPULER MONEY] Mendag Zulhas: Warung Madura Boleh Buka 24 Jam | KFC Malaysia Tutup Lebih dari 100 Gerai, Imbas Boikot

[POPULER MONEY] Mendag Zulhas: Warung Madura Boleh Buka 24 Jam | KFC Malaysia Tutup Lebih dari 100 Gerai, Imbas Boikot

Whats New
Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com