Larangan Ekspor CPO Dinilai Bakal Pengaruhi Kinerja Perdagangan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, pelarangan ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng akan memengaruhi kinerja perdagangan internasional Indonesia.

Felippa menuturkan, kebijakan tersebut akan mendistorsi pasar global, menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga serta berdampak pada hubungan Indonesia dengan mitra dagangnya.

“Kebijakan ini berpotensi menyebabkan kelangkaan pasokan CPO di pasar internasional dan menyebabkan kenaikan harga. Kondisi seperti ini akan menambah berbagai faktor yang menghambat upaya pemulihan ekonomi global, setelah invasi Rusia ke Ukraina dan krisis pangan yang menimpa banyak komoditas terutama minyak sayur,” ujar Felippa Ann Amanta dalam siaran resminya, Selasa (26/4/2022) .

Baca juga: Presiden Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Serikat Petani: Bikin Harga Sawit Turun

Fellipa menuturkan, kebijakan ini berpotensi memicu retaliasi atau pembalasan dari mitra dagang dan akan memengaruhi kestabilan harga komoditas kelapa sawit di pasar internasional.

Menurut dia, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan komitmennya pada kontrak-kontrak yang sedang berjalan antara produsen kelapa sawit dengan pembeli. Pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng dikhawatirkan dapat membuat komitmen tersebut tidak tercapai.

Ia mengatakan jika banyak komitmen ekspor atau perdagangan yang tidak terpenuhi,  Indonesia bisa terlihat seperti mitra dagang yang tidak bisa diandalkan.

Padahal kata dia, saat ini Indonesia sebagai tuan rumah G20 punya posisi kuat untuk memimpin koordinasi dan kerja sama internasional demi pemulihan ekonomi global.

“Tindakan ini tidak mencerminkan komitmen kita pada pemulihan ekonomi global,” kata Felippa.

Baca juga: Gurita Bisnis Martua Sitorus, Raja Sawit RI yang Perusahaannya Terseret Korupsi CPO

Felippa juga mengatakan, kebijakan dan posisi Indonesia akan memiliki pengaruh yang besar terhadap kerjasama dan komitmen antar-negara untuk menjaga kelancaran perdagangan yang sangat dibutuhkan untuk memitigasi krisis harga pangan dunia.

Ia menilai pemerintah seharusnya bisa membuktikan komitmennya untuk menjaga terus berjalannya kerja sama tersebut.

Kebijakan ini juga disebut Felippa tidak peka terhadap kebutuhan petani karena banyak petani yang menggantungkan hidup kepada harga CPO. Pelarangan ekspor akan menyebabkan kelebihan suplai di dalam negeri dan menurunkan harga CPO.

Felippa menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ini sekali lagi. Alih-alih melarang ekspor, pemerintah dinilai tetap harus menjaga komitmen dalam perdagangan internasional untuk memastikan posisi Indonesia dalam pemulihan ekonomi global.

Baca juga: Soal Larangan Ekspor Minyak Goreng, Bahlil: Ini Pilihan Terbaik dari yang Terjelek

Selain itu, ia juga menilai pemerintah perlu menyelesaikan permasalahan produktivitas kelapa sawit yang terus menurun, terlebih karena moratorium perkebunan sawit masih dijalankan. Petani perlu memaksimalkan lahan yang ada dengan meningkatkan produktivitasnya.

Penggunaan metode pertanian yang ramah lingkungan dan mampu mengadaptasi perubahan iklim diharapkan bisa meningkatkan produktivitas.

"Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan petani kelapa sawit, terutama petani mandiri, dapat mengakses input pertanian berkualitas dengan mudah dan tepat sasaran," kata Felippa.

Baca juga: Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Begini Kata Ekonom