JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk menyetujui tambahan dana supaya memperlancar tugasnya yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Apalagi dirinya mendapat tugas tambahan dari Presiden, menangani persoalan minyak goreng termasuk audit perusahaan minyak kelapa sawit.
Luhut meminta tambahan anggaran sebesar Rp 146 miliar, yang dimanfaatkan untuk dukungan manajemen Rp 57,15 miliar dan koordinasi kebijakan Rp 88,85 miliar.
Semula, pagu anggaran Kemenko Marves untuk tahun 2023, disepakati bersama Banggar sebesar Rp 283,06 miliar. Karena adanya usulan tambahan anggaran ini maka akan menjadi Rp 429,06 miliar.
"Jadi seperti minyak goreng ini, kan lama-lama Pak Sesmenko sudah komplain saya, "bapak merintah-merintah saja uangnya sudah makin tipis pak," katanya. Jadi itu salah satu pimpinan kami datang lapor hari ini supaya juga dipahami. Kalau kami minta tambah anggaran karena tidak ada dalam (anggaran rencana kerja Kemenko Marves) ini," ungkap Luhut dalam rapat kerja tersebut ditayangkan secara virtual, Kamis (9/6/2022).
Baca juga: Luhut Panggil Semua Pengusaha dan Asosiasi Migor ke Bali, Banggar DPR Juga Diundang
Luhut bilang, tugas yang diemban Kemenko Marves begitu banyak.
Dia mengungkapkan, tugas tersebut bisa saja menggunakan dana pribadinya. Namun menurutnya tidak etis persoalan negara malah harus menggunakan dana pribadi.
"Kalau kami datang kemari memohon ya memang dalam konteks itu pak (meminta tambahan anggaran Kemenko Marves). Masa saya bayar sendiri pak, walaupun ada duit saya juga sih tapi ya enggak proper lah menurut saya," ucapnya.
Baca juga: Kilah Luhut Tepis Cap Menteri Segala Urusan: Saya Hanya Urus yang Diperintahkan Presiden...