Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PT SMI dan PT IFF Dukung Pembangunan Berkelanjutan dalam Presidensi G20 Indonesia

Kompas.com - 14/07/2022, 11:07 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) sebagai Special Mission Vehicles (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendorong program pembangunan nasional berkelanjutan.

Keuangan berkelanjutan sendiri merupakan salah satu dari enam agenda prioritas di jalur keuangan (finance track) Presidensi G20 Indonesia 2022.

Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad menyatakan, sebagai perusahaan yang dimandatkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, PT SMI mendukung penuh upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

"(Dukungan itu) dengan mengakselerasi program pembangunan nasional berkelanjutan di berbagai sektor melalui produk-produk keuangan berkelanjutan. Misalnya, melalui mobilisasi dukungan pembiayaan melalui fasilitas multilateral atau instrumen pasar modal seperti green bond, serta SDG Indonesia One (SIO) sebagai platform blended finance," kata dia dalam siaran pers dikutip Kompas.com, Kamis (14/7/2022)

Baca juga: Platfotm Low Code Mendix dan PT SMI, Bikin UKM Cepat dan Hemat Membuat Aplikasi Bisnis

Ia menambahkan, dalam platform blended finance, PT SMI telah berhasil memperoleh komitmen sebesar 3,3 miliar dollar AS dari para donor, filantropi, maupun lembaga keuangan bilateral atau multilateral. Nantinya, dana tersebut akan disalurkan ke dalam proyek-proyek berwawasan lingkungan, antara lain sektor energi terbarukan.

Sementara itu, Presiden Direktur IIF Reynaldi Hermansjah mengatakan, dalam mengemban mandat sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia, IIF memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan 8 Prinsip Sosial dan Lingkungan IIF yang diadopsi dari standar internasional.

"Kami berharap dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep pembangunan berkelanjutan termasuk penerapannya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia," ucap dia.

Baca juga: Dukung Net Zero Emission, PT SMI Gunakan Mobil Listrik

Masuknya sektor keuangan dalam pembicaraan perubahan iklim

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, sebelumnya pembicaraan tentang perubahan iklim hanya dihadiri dan didominasi oleh para pemerhati lingkungan dan lembaga atau tingkat kementerian lingkungan saja, di mana sektor keuangan tidak pernah masuk dalam agenda pembahasan.

"Namun, sejak Bali (UNFCCC 13, 2007), kami justru menginisiasi dan menempatkan aspek finansial dalam konteks diskusi, pembicaraan, dan bahkan ke tahap negosiasi terkait perubahan iklim. Kemudian mencapai apa yang kami sebut Perjanjian Paris dalam UNFCCC, di mana negara-negara anggota (Paris Club) menjanjikan Nationally Determined Contribution (NDC) per negara," papar dia.

Baca juga: Paris Agreement: Asal-usul dan Isi Perjanjiannya

Sri Mulyani memerinci, Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 29 persen dengan upaya dan sumber daya sendiri.

Indonesia juga berkomitmen meningkatkan pengurangan CO2 hingga 41 persen dengan dukungan internasional.

"Peningkatan pengurangan CO2 hanya dapat dicapai jika ada dukungan internasional, terutama dari negara maju, seperti yang tercermin dalam Perjanjian Paris," tandas dia.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam rangkaian kegiatan Road to G20 di Indonesia bertajuk “Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia yang diselenggarakan di Bali, Rabu (13/7/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com