Vale Indonesia Dalam Tekanan Politik DPR dan Tiga Gubernur

RAKSASA tambang nikel asal Brasil yang menambang di Sorowako (Sulawesi Selatan), Pomala (Sulawesi Tenggara), dan Bahodopi (Sulawesi Tengah), yaitu PT Vale Indonesia (dengan kode emiten INCO) sedang berada dalam tekanan politik.

Setelah mendesak pemerintah untuk tidak memperpanjang Kontrak Karya Vale Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini membentuk panitia kerja (panja). Pembentukan panja bertujuan “mengevaluasi” Kontrak Karya Vale Indonesia yang sudah beroperasi di Indonesia selama 54 tahun sejak tahun 1968 di bawah zaman pemerintahan Soeharto.

Kontrak Karya Vale Indonesia akan berakhir pada Agustus 2025 atau satu tahun setelah pemilihan umum. Rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mestinya tak bertanggung jawab atas keputusan perpanjang kontrak atau tidak.

Baca juga: 3 Gubernur di Sulawesi Tolak Perpanjang Kontrak Karya Vale, Alasannya Kurang Kontribusi

Namun, undang-Undang (UU) mengatakan, pemerintah wajib memutuskan sebuah kontrak karya dua tahun sebelum akhir masa kontrak. Itu artinya, Kontrak Karya Vale Indonesia wajib diputuskan tahun 2023 atau masih dalam masa pemerintahan Jokowi.

Itulah sebabnya, DPR Komisi VII mulai membentuk panja.

Berdasarkan pengamatan penulis, dalam panja, DPR banyak mempertanyakan soal isu perpanjangan kontrak, pengalihan saham ke pihak nasional, penerimaan negara, pembangunan smelter, sampai pada kontribusi Vale Indonesia untuk daerah.

Yang lebih menarik adalah DPR telah menghadirkan tiga gubernur di wilayah kerja Vale Indonesia, seperti gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah.

Di hadapan DPR, tiga gubernur menuntut agar konsensi Vale saat ini tak diperpanjang dan sahamnya diserahkan ke pemerintah daerah.

Saya sangat tergelitik mendengar dan membaca pernyataan tiga gubernur dan wakil rakyat kita yang dengan entengnya mengatakan bahwa tambang nikel Vale Indonesia tak diperpanjang dan diserahkan ke pemerintah daerah saja.

Dalam tulisan ini, saya mencoba fokus ke permintaan tiga gubernur dan beberapa anggota DPR agar tambang Vale dikelolah tiga pemerintah provinsi di atas.

Vale tak layak dikontrol daerah

Vale Indonesia adalah perusahaan asing yang pemegang sahamnya adalah pemain global yaitu Vale Canada Limited (44,3 persen), Sumitomo Metal Mining (15 persen), dan perusahaan tambang BUMN, MIND ID (20 persen).

Pada tahun 2021, aset Vale Indonesia mencapai 2,4 miliar dollas AS (atau 37,1 triliun dengan nilai kurs saat ini) dengan konsensi seluas 118,017 hektar dan cadangan sebesar 104 juta ton.

Konsensi Vale menyebar dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah sampai Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Selatan, Vale mengontrol konsensi nikel di Sorowako sejak zaman Orde Baru.

Vale adalah salah satu perusahaan tambang yang telah menerapkan best practice mining, karena sejak beroperasi di Sorowako perusahaan itu telah membangun pabrik smelter dengan kapasitas 72,000 ton nickel in matte per tahun.

Hal itu tentu menarik karena sejak zaman Orde Baru paradigma tambang Indonesia adalah ekstraktif, menjual mineral dalam bentuk mentah dengan harga murah yang jelas merugikan negara dan tak memiliki multiplier effect untuk pembangunan nasional dan daerah.

Baca juga: RDP di DPR RI, Gubernur Andi Siap Ambil Alih Lahan PT Vale untuk Kesejahteraan Rakyat Sulsel

Tanpa perintah UU pertambangan pun, Vale Indonesia sudah memiliki visi tentang masa depan industri nikel di Tanah Air. Vale sebenarnya telah lama mengajarkan pemerintah Indonesia dan penambang-penambang di Indonesia membangun proyek hilir (smelter) agar memberi efek pelipatan bagi pembangunan nasional dan daerah.

Dengan investasi yang begitu besar, tak mengherankan jika perusahaan itu termasuk salah satu perusahaan nikel yang paling profitable di Tanah Air. Rata-rata produksi Vale setiap tahun di angka 65,388-72,000 ton nickle in matte (nikel 78 persen, cobalt 1-2 persen, dan sulphur 20-21 persen).

Sejalan dengan produksi yang besar, Vale mampu mengumpulkan pendapatan sebesar 235 juta dolar per tahun 2022 dan laba sebesar 67,6 juta dolar.

Dengan cadangan dan pendapatan besar, Vale menjadi salah satu raja tambang terbesar di Indonesia dan berkontribusi secara nasional sebesar 19 persen, di belakang perusahaan Tiongkok, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang menguasai 50 persen produksi hilir.