Impor Beras Vs Produksi Dalam Negeri

Oleh: Sumarjo Gatot Irianto dan Muhrizal Sarwani*

DEBAT antara Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso versus Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI sungguh suatu ironi dan kurang elok ditonton publik.

Sebagai anak buah Bapak Presiden Joko Widodo yang bertugas bersama-sama, seharus mensukseskan target pemerintah, menyediakan cadangan beras pemerintah agar pasokan mencukupi dan mengendalikan inflasi.

Menurut catatan, inflasi karena harga beras menempati porsi tertinggi dibandingkan dengan pangan lainnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan terkait beras satu sama lain belum dapat menyamakan presepsi, langkah, dan pola tindak dalam menyediakan beras untuk cadangan beras pemerintah.

Masing-masing pihak justru berpegang, berargumen menggunakan data dan fakta dengan acuan berbeda, sehingga tidak bisa diinterseksikan irisannya dan diuji kebenaran formal dan meterialnya.

Dirut Bulog berpegang kepada stok beras di gudang bulog hanya sekitar 600.000 ton, sehingga merasa tidak secure jika ada bencana, timbul konflik regional, atau global seperti invasi Rusia ke Ukraina yang tidak pernah diprediksi sebelumnya.

Dirut Bulog merasa bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyangga dan menstabilisasi harga beras nasional melalui operasi pasar sampai musim panen raya berikutnya.

Apalagi cadangan beras di pasar dunia juga tidak banyak (tipis), karena semua negara main aman (safety player) agar tidak terguncang ketika harga beras terus melambung.

Sementara Dirjen Tanaman Pangan berpegang data rilis BPS sebagai satu satunya data yang disepakati dan resmi. Bahkan saking yakinnya, tim produktivitas yakin beras itu ada di lapangan.

Pertanyaan fundamentalnya, kalau beras itu benar ada di lapangan, siapa yang menguasai? Jika d itangan petani seperti saat panen raya tentu berbeda kondisinya jika beras sudah dikuasai oleh konglomerasi.

Apa yang bisa dilakukan oleh Bulog dan Kementerian Pertanian untuk mengisi cadangan beras Bulog kalau beras sudah dikuasai konglomerasi?

Celakanya, Komisi IV yang membidangi Pertanian, Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak melakukan pengawasan stok yang ketat sebelum panen raya Februari-April 2022 dan Juli-Agustus saat panen gadu.

Padahal Komisi IV sering memanggil Kementerian Pertanian dan Bulog. Pertanyaannya, apakah stok beras Bulog saat panen raya tidak dibahas?

Sekarang semua saling panik pada akhir tahun, saat injury time, yaitu perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Pemerintah ingin menetapkan agar harga pangan pokok utamanya beras terkendali, agar inflasi tidak melonjak dan rakyat menikmati akhir tahun dengan tenang.

Jurus yang dipakai para pihak tidak mau mengambil risiko, main aman, tetapi pihak satunya diminta memenuhi gudang selama enam hari sebanyak 600.000 ton.

Masalahnya saat ini menjelang akhir tahun, ketika harga mulai terkerek persiapan Natal dan Tahun Baru dan kena imbas pergolakan pangan global akibat Pandemi Covid-19 dan ditambah lagi perang Rusia versus Ukraina.

Sangat tidak logis, tidak masuk akal, karena sekalipun ada barangnya, harga beras sudah mahal.

Saat ini pemilik beras pasti menahan barang karena panen raya sudah lewat dan sebentar lagi masuk Natal dan Tahun Baru. Harapan mereka harga beras akan naik sehingga memperoleh keuntungan besar.

Stok beras di gudang versus data BPS

Debat antara stok beras di gudang Bulog dengan data BPS meskipun “kelihatannya ada korelasinya”, tetapi faktanya seringkali tidak nyambung.

Stok beras di gudang Bulog dapat dipenuhi jika Bulog mampu memaksimalkan serap produksi dalam negeri terutama saat panen raya Februari-April dan Juli-Agustus.