Program Kartu Prakerja Sasar 1 Juta Peserta pada 2023, Butuh Anggaran Rp 4,3 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Kartu Prakerja tahun ini hanya menyasar 1 juta peserta seiring dengan perubahan dari skema semi bantuan sosial (bansos) ke skema normal. Anggaran yang dibutuhkan di 2023 pun menjadi sebesar Rp 4,37 triliun.

Jumlah itu menyusut dibandingkan realisasi di 2022 yang sebanyak 4,98 juta peserta dengan anggaran mencapai Rp 17,84 triliun atau terserap 99,12 persen dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 18 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 2,67 triliun untuk tahap awal dengan menyasar 595.000 peserta. Maka dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk menyasar 1 juta peserta yang akan dibahas dengan Kementerian Keuangan.

"Anggarannya turun menjadi Rp 2,67 triliun dan targetnya untuk untuk Rp 595.000. Di tahun ini, diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya adalah 1 juta orang, sehingga membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun," ujar Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Kartu Prakerja 2023, Uang Insentif Naik Jadi Rp 4,2 Juta

Pelatihan hybrid

Airlangga mengungkapkan, dengan menerapkan skema normal, maka terdapat perubahan dalam program Kartu Prakerja di 2023.

Program tersebut kini difokuskan sebagai bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja.

Pelatihan pun akan dilakukan secara luring (offline) maupun daring (online), berbeda dari sebelumnya yang sepenuhnya secara daring. Jam pelatihan pun menjadi lebih lama yakni minimal 15 jam dari sebelumnya minimal 6 jam.

Baca juga: Menko Airlangga: Penerima BSU, BPUM, dan PKH Kini Boleh Daftar Jadi Peserta Kartu Prakerja

Rincian nilai bantuan Kartu Prakerja 2023

Nilai bantuan yang akan diterima peserta juga berbeda, menjadi sebesar Rp 4,2 juta per individu dari sebelumnya Rp 3,5 juta per individu. Namun, pada skema normal ini, biaya pelatihan menjadi lebih tinggi ketimbang insentifnya.

Terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp 600.000 yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei Rp 100.000 untuk dua kali pengisian survei.

Berbeda dari skema semi bansos sebelumnya, di mana peserta mendapat biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif setelah pelatihan Rp 2,4 juta yang diberikan sebanyak empat kali selama empat bulan (Rp 600.000 per bulan), dan insentif survei sebesar Rp 150.000.

Lantaran tak lagi berskema semi bansos, program Kartu Prakerja tahun ini dibuka pula untuk para penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya, seperti bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

"Jadi skemanya berubah drastis," kata Airlangga.