Vale Lepas 11 Persen Saham, MIND ID Minta jadi Pengendali Operasional dan Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, Holding BUMN Pertambangan MIND ID berminat untuk membeli 11 persen saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Namun, syaratnya MIND ID menjadi pengendali operasional dan keuangan Vale Indonesia.

Ia menyebut, keinginan MIND ID menjadi pengendali tersebut diungkapkan dalam rapat 4 Mei 2023 yang dilakukan antara pemangku kepentingan.

"MIND ID menginginkan hak pengendalian operasional dan financial consolidation," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Di sisi lain, kata Arifin, Vale Indonesia membuka peluang untuk melepas atau divestasi sahamnya lebih dari 11 persen, namun dengan syarat tetap menjadi pengendali operasional dan keuangan perseroan.

Baca juga: Respons Menteri ESDM soal 20 Persen Saham Vale Indonesia Dikuasai Perusahaan Cangkang

Untuk diketahui, saat ini komposisi pemegang saham Vale Indonesia terdiri dari 43,79 persen milik Vale Canada Limited, 15,03 persen milik Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (SMM), dan 0,54 persen milik Vale Japan Ltd.

Kemudian sebesar 20 persen dimiliki MIND ID, dan 21,18 persen menjadi saham publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Saat ini Vale Indonesia dalam proses divestasi saham lanjutan sebesar 11 persen. Hal ini untuk memenuhi syarat perpanjangan kontrak karya yang akan berakhir di 28 Desember 2025, yakni minimal 51 persen saham dikuasai oleh pihak Indonesia.

Perpanjangan itu nantinya turut mencakup perubahan status kerja sama pemerintah dengan Vale Indonesia dari kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Baca juga: Divestasi Saham Vale Indonesia, DPR Minta Sama seperti Freeport

Arifin menuturkan, Vale sudah bisa melakukan penawaran terkait divestasi saham kepada pemerintah sejak Maret 2023.

Seiringan dengan proses divestasi tersebut, Vale tengah memenuhi berbagai syarat lain untuk memperoleh IUPK. Adapun syarat yang belum terpenuhi ialah terkait perpajakan yang diminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

"Aspek eksplorasi, produksi dan pemasaran, PNBP (penerimaan negara bukan pajak), teknis dan lingkungan, kewilayahan dan pengusahaan telah memenuhi persyaratan. Aspek perpajakan yang saat ini diminta DJP masih dalam proses," kata Arifin.

Baca juga: Pekerjaan Rumah Pemerintah Sebelum Mendivestasi Vale Indonesia