Mulai Tahun Depan, Pemerintah Bakal Batasi Pembeli Elpiji 3 Kg

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai tahun depan, masyarakat tak bisa membeli elpiji 3 kilogram (kg) dengan sembarang atau bebas.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, hanya masyarakat yang terdaftar dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diizinkan membeli gas tabung melon bersubsidi tersebut.

Rencana implementasi kebijakan pembatasan pembelian elpiji 3 kg di tahun depan itu dikonfirmasi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.

"Ya kurang lebih begitu," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Baca juga: Siap-siap, Mulai Tahun Depan Tak Semua Orang Bisa Beli Elpiji 3 Kg

Nantinya, masyarakat yang berhak dan telah terdaftar dalam data P3KE tersebut hanya perlu menunjukkan identitas alias KTP apabila ingin membeli elpiji 3 kg.

Tutuka menuturkan, mulanya data yang digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Namun begitu, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam data DTKS sehingga pemerintah turut melibatkan data P3KE.

"Kami memakai P3KE karena di P3KE mempunyai satgas updating, dan P3KE ini sebenarnya bersejarah, dulunya dari data BKKBN, jadi panjang histori pendataannya," papar dia.

Ia menambahkan, tujuan pendataan ini untuk memastikan penyaluran elpiji 3 kg bisa tepat sasaran.

Baca juga: Kuota Elpiji 3 Kg Tahun Depan Diusulkan Naik Jadi 8,3 Juta Ton

Belum lagi, konsumsi gas subsidi tersebut trennya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018 realiasinya tercatat mencapai 6,53 juta metrik ton (MT), di 2019 sebanyak 6,84 juta MT, 2020 sebanyak 7,14 juta MT, 2021 sebanyak 7,46 juta MT, serta 2022 sebanyak 7,80 juta MT.

Sementara realisasi di tahun ini, hingga Mei 2023 penyalurannya sudah mencapai 3,32 juta MT. Realisasi itu setara 41,6 persen dari kuota yang ditetapkan pemerintah untuk 2023.

Untuk tahun depan, Kementerian ESDM telah mengusulkan kuota elpiji 3 kg sebanyak 8,2-8,3 juta MT. Kuota itu naik dari yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebanyak 8 juta MT.

"Kami sebenarnya ingin satu, yaitu jadi tepat sasaran. Jadi kalau banyak mengalir untuk warung makan besar, itu kita ada menduga beberapa (disalurkan) ke tempat seperti itu. Soalnya kayaknya kok kurang terus elpijinya," tandas Tutuka.

Baca juga: Pertamina Proyeksi Konsumsi Elpiji 3 Kg Bakal Jebol, Capai 8,22 Juta Ton di 2023